Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai, peran konstitusi masih lemah dalam mencegah praktek korupsi di Indonesia. Hal itu ia ungkapkan karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pendanaan partai.
Zulkifli menjelaskan, partai politik masih harus mencari dana secara mandiri, padahal untuk menjalankan sebuah partai dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Alasan itu yang menurutnya memicu adanya korupsi.
"Partai politik tidak boleh cari uang, tapi biayanya tinggi dan tidak ditanggung negara. Jalan keluarnya bagaimana? Kalau tidak, habis nanti orang-orangnya ditangkap KPK," kata Zulkifli dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Konstitusi Kita' di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (4/8/2018).
Menurutnya, harus ada perombakan dalam pengaturan ketatanegaraan. Mengenai kondisi Indonesia terkini, di mana korupsi semakin merajalela, harus dibantu peraturan-peraturan yang kekinian sehingga dapat membantu jalannya transparansi.
"Atau perlu penyempurnaan menurut para pakar perlu disempurnakan misalnya sistem ketatanegaraannya, sistem politik, sistem pemilu, sistem pilpres dan lainnya," ujarnya.
Untuk diketahui, baru-baru ini , Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan dicokok KPK. Zainuddin merupakan adik kandung dari Zulkifli Hasan.
Zainuddin diduga atas kasus suap untuk memuluskan proyek infrastruktur di lingkungan Pemda Lampung Selatan. Saat diamankan, KPK turun mengamankan uang Rp 700 juta.
Berita Terkait
-
KPK: Capres Cawapres Harus Serahkan LHKPN Sebelum 10 Agustus
-
Dulu Ogah Lapor, Ini Alasan Anies Serahkan Tongkat Ghana ke KPK
-
Calon DPD Terkaya Punya Rp 20 Triliun, Termiskin Berharta Rp 1
-
Anies Akhirnya Mau Serahkan Tongkat Kepala Suku Ghana ke KPK
-
Kasus Rehab 119 Sekolah di Jakarta, Begini Rekomendasi KPK
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis