Suara.com - Idrus Marham mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial (Mensos). Adapun alasan mundurnya Idrus Marham, karena dirinya ingin fokus menghadapi masalah hukum yang menjeratnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut diungkapkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab.
"Lebih pada pertama, menghadapi persoalan hukum. Walau kita tidak tahu persoalan hukumnya akan seperti apa," kata Sirajuddin dalam diskusi bertajuk 'Dinamika Golkar pasca Pergantian Mensos' di Warung Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8/2018).
Kata dia, alasan kedua yang mendasari Idrus Marham segera mundur dari jabatannya adalah karena ingin penanganan masalah gempa Lombok berjalan dengan lancar. Pasalnya, Mensos adalah posisi penting dalam penanganan korban gempa.
"Kemudian menyangkut orang banyak, gempa Lombok yang sampai sekarang belum berhenti. Dan ini kan menjadi satu tupoksi Kementerian Sosial. Jadi sikap Bang Idrus Marham kita apresiasi. Presiden juga cepat mengambil. Harus segera, karena ini menyangkut kemanusiaan," katanya.
Selain itu, dia menyebut di Golkar juga ada pakta integritas yang meminta kader untuk segera mengundurkan diri dari pengurus jika terlibat proses hukum. Pakta integritas itu juga membuat Idrus Marham segera mengundurkan diri dari Golkar.
"Kita semua disuruh isi pakta integritas, setiap kader yang menghadapi persoalan hukum untuk mengundurkan diri. Ada pakta integritas tersebut," ucapnya.
Untuk diketahui, Idrus Marham diduga turut berperan serta dan membantu Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dalam meloloskan Blackgold Natural Recourses Limited menjadi salah satu konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-1.
Eni Saragih telah diduga menerima suap sebesar Rp 4,8 miliar secara bertahap dari bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.
Idrus Marham diduga dijanjikan untuk mendapatkan bagian yang sama seperti jatah Eni Saragih sebesar 1,5 juta dolar AS dari Johannes Kotjo. Uang itu akan diberikan bila Idrus Marham berhasil membantu Kotjo mendapat PPA dalam proyek PLTU Riau-1.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT