2 Kapasitas Setnov Diperiksa dalam Kasus PLTU Riau-1

Suara.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait kasus dugaan suap PLTU Riau-1 bertujuan untuk mengetahui rangkaian kasus yang kini menjerat tiga orang tersangka.

Tiga tersangka itu adalah mantan Menteri Sosial Idrus Marham, Eni Maulani Saragih dan Johannes B. Kotjo.

"Untuk memperjelas dan membuat lebih terang konstruksi perkara ini seperti apa. Baik untuk dua tersangka sebelumnya atau untuk tersangka Idrus Marham. Jadi saksi-saksi penting kami periksa sebelum kami periksa tersangka," kata Febri di KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2018).

Menurut Febri, ada dua kapasitas Setya Novanto diperiksa sebagai saksi kasus PLTU Riau-1. Pertama kapasitasnya saat menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Dan juga sebagai Ketua DPR RI saat itu. Jadi ada dua kapasitas itu. Meskipun saat ini penyidik fokus pada apa yang diketahui Setnov dalam kasus PLTU Riau-1," ujar Febri.

Febri enggan berspekulasi apakah Setnov dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK mengetahui proyek PLTU tersebut atau tidak. Menurut dia, hal itu belum diungkapkan karena masih dalam pemeriksaan perdana.

"Apakah terkait proyeknya, atau pertemuan-pertemuannya saya belum dapat informasi karena baru proses pemeriksaan perdana," tutup Febri.

Seperti diketahui, Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka karena diduga turut serta dalam kasus PLTU Riau-1 tersebut. Dia juga diduga telah dijanjikan uang 1,5 juta dollar AS oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Kemudian, Idrus juga diduga ikut mendorong percepatan proses penandatanganan proyek PLTU Riau-1 tersebut.

Atas perbuatannva, Idrus Marham disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga: Deklarasi #2019GantiPresiden Disebut Sebagai Aksi Makar