Suara.com - Beredarnya surat permintaan dari Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar mantan Menpora Roy Suryo mengembalikan 3.226 unit barang aset negara bikin politisi Demokrat itu meradang. Ia menilai itu sebagai tuduhan fitnah dan sangat politis.
Menanggapi surat itu, Roy Suryo langsung menunjuk penasihat hukum yakni M Tigor P Simatupang. "Ini adalah fitnah untuk menjatuhkan martabat dan nama baik saya di tahun politik ini. Untuk selanjutnya silahkan hubungi penasihat hukum saya," ujar Roy Suryo, Rabu (5/9/2018).
Dihubungi Suara.com Rabu pagi, penasihat hukum Roy Suryo, M Tigor P Simatupang mengatakan, hingga saat ini Roy Suryo belum menerima surat soal ribuan aset negara yang dilayangkan Kemenpora itu.
Ia menilai ada itikad tidak baik dari Kemenpora terkait surat itu. Ia juga menilai surat tersebut sengaja dibuat karena motif tertentu. Padahal, kata dia, aset Kemenpora sudah dikembalikan oleh Roy Suryo sejak 2014 lalu usai tidak lagi menjabat sebagai Menpora.
"Ini (ribuan aset negara) kan sudah jadi temuan BPK. Jangan-jangan ada apa ini, barang-barang itu sudah dikembalikan Pak Roy Suryo dengan biaya sendiri," ujar Tigor.
Menurut dia, pada 2014 ada barang-barang yang dikirim oleh Kemenpora ke rumah pribadi Roy Suryo di Yogyakarta. Saat itu, Roy Suryo tengah berada di luar negeri. Sekembalinya ke Yogyakarta, Roy Suryo kaget banyak mendapati barang-barang di garasi rumahnya.
"Ia (Roy Suryo) juga bingung ada banyak barang dikirim oleh Kemenpora. Langsung dikembalikan lagi sama Pak Roy dengan biaya sendiri," ujar Tigor.
Untuk memastikan masalah tersebut, Tigor mengaku akan meminta klarifikasi secara langsung dan tertulis kepada Kemenpora. Ia bahkan berencana mensomasi Kemenpora terkait beredarnya surat tersebut.
"Ini lagi saya menunggu konfirmasi dari Pak Roy, nanti di Kemendagri saya kabari. Kami akan menanggapi masalah ini dengan cara dan jalur yang benar, tidak seperti mereka (Kemenpora)," imbuh Tigor.
Sebelumnya, Sekretaris Kemenpora, Gatot S Dewa Broto membenarkan Surat bernomor 523/SET.BII/V/2018 tersebut diterbitkan oleh Kemenpora. Ia mengatakan, akan terus meminta kepada Roy Suryo sampai barang-barang inventaris tersebut dikembalikan.
"Ya secepatnya agar segera dikembalikan," kata Gatot, Selasa (4/9/2018).
Menurut dia, penerbitan surat itu sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan ada 3.226 unit barang milik negara di Roy Suryo yang belum dikembalikan.
Berdasarkan informasi yang terhimpun, sejumlah barang yang belum dikembalikan tersebut ialah peralatan antena SHF/parabola jenis Jack 7 200.
Ada pula lensa Accam Lens NKN afs 200-400 senilai Rp 80,8 juta, matras senilai Rp 4 juta, dan pompa air seharga Rp 20 juta.
Selanjutnya, karpet impor Turki senilai Rp 69,4 juta, kamera digital Nikon D3X seharga Rp 65,3 juta dan komponen alat pemancar seharga Rp 106,8 juta.
Berita Terkait
-
Buku "Jokowi's White Paper" Ditelanjangi Polisi: Cuma Asumsi, Bukan Karya Ilmiah
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
Terkini
-
Soal Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Sosiolog Dr. Okky: Presiden Seolah Bersembunyi
-
PKB Sambut Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Sebut Itu Usulan Lama Cak Imin
-
Perumahan Tangguh Iklim, Kebutuhan Mendesak di Tengah Krisis Bencana Indonesia
-
Beli Cabai dari Petani Aceh, Rano Karno Pastikan Ketersediaan Pangan Jakarta Aman hingga Januari
-
OTT Jaksa Oleh KPK, Komjak Dorong Pembenahan Sistem Pembinaan
-
Pramono Larang Pesta Kembang Api Tahun Baru di Jakarta, 'Anak Kampung' Masih Diberi Kelonggaran
-
Insight Seedbacklink Summit 2026: Marketing Harus Data-Driven, Efisien, dan Kontekstual
-
WALHI Desak Pencabutan Izin Korporasi Pemicu Bencana Ekologis di Lanskap Batang Toru
-
Pilih Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Tentukan Sikap Soal Pilkada via DPRD
-
Mahfud MD Soroti Rekrutmen dan Promosi Polri, Ada Ketimpangan Kenaikan Pangkat