Suara.com - Empat sekjen koalisi partai politik pangusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat nasional Pemilu 2019. Mereka datang untuk menolak penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Wakil Direktur Data dan Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, kedatangan empat sekjen untuk menyampaikan keberatan atas penetapan KPU terkait DPT Pemilu 2019. Selain itu, mereka juga akan memberikan bukti atas penemuan 25 juta pemilih ganda.
"Komit empat sekjen ke sini untuk menyampaikan pertama, keberatan kami terhadap penetapan KPU terkait DPT tahun 2019. Jadi kami ingin menyampaikan bukti kongkrit bahwa kami benar mempunyai data 25 juta itu," kata Pipin di Kantor KPU, Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).
Terkait hal itu, sebelumnya komisioner KPU, Viryan Aziz telah menjelaskan kalau hasil analisis yang diberikan PKS itu berdasarkan tiga elemen data yang mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan tanggal lahir.
Sementara, sesuai permintaan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirdukcapil), empat angka terakhir dari 16 angka NIK pemilih diganti dengan tanda bintang untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.
Untuk itu, dengan empat angka di belakang yang dirahasikan, maka sejumlah NIK memang menjadi sama. Sehingga menurutnya, hasil analisi sekjen kolaisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga yang menduga adanya pemilih ganda sebanyak 25 juta pemilih itu terjadi.
Menanggapi hal itu, Pipin mengatakan kalau dalam menganalisis data pemilih tidak hanya membandingkan berdasarkan pada NIK semata, melainkan juga berdasarkan nama lengkap dan tanggal lahir pemilih.
"Betul asumsi itu bisa jadi benar kalo kami hanya menggunakan NIK dalam mengolah data. Tetapi kami membandingkan data itu antara NIK, nama lengkap pemilih dan tanggal lahir," pungkasnya.
Empat sekjen partai politik pangusung Prabowo - Sandiaga yang turut hadir yakni Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS, Mustafa Kamal dan Sekjen PAN, Edy Suparno.
Baca Juga: Ditinggal Sandiaga, Anies Ngaku Kewalahan Atur Agenda Undangan
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Realita Pahit Dunia Kerja: Antrean 2 Km di Malaysia dan Bayang-Bayang PHK di Indonesia
-
Berkat Jejak Transaksi Daring, Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung Ditangkap
-
Segera Hadir, Film Sekolah Rakyat Angkat Kisah Dramatis dari Kehidupan Nyata
-
SDA Terus Dicuri, Prabowo: TNI AL dan Bea Cukai Sudah Dikerahkan, Masih Saja Bocor!
-
Rugi Terus, Prabowo Bakal Tutup 800 Perusahaan Pelat Merah untuk Berhemat
-
Jakarta Darurat Kabel Semrawut: Pelajar Tewas, Perda Mangkrak, Legislator Tuntut Sanksi Operator
-
UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
Terekam CCTV, Detik-detik Pasutri di Duren Sawit Gasak Motor Sambil Bawa Anak