Suara.com - Empat sekjen koalisi partai politik pangusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat nasional Pemilu 2019. Mereka datang untuk menolak penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Wakil Direktur Data dan Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, kedatangan empat sekjen untuk menyampaikan keberatan atas penetapan KPU terkait DPT Pemilu 2019. Selain itu, mereka juga akan memberikan bukti atas penemuan 25 juta pemilih ganda.
"Komit empat sekjen ke sini untuk menyampaikan pertama, keberatan kami terhadap penetapan KPU terkait DPT tahun 2019. Jadi kami ingin menyampaikan bukti kongkrit bahwa kami benar mempunyai data 25 juta itu," kata Pipin di Kantor KPU, Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).
Terkait hal itu, sebelumnya komisioner KPU, Viryan Aziz telah menjelaskan kalau hasil analisis yang diberikan PKS itu berdasarkan tiga elemen data yang mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan tanggal lahir.
Sementara, sesuai permintaan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirdukcapil), empat angka terakhir dari 16 angka NIK pemilih diganti dengan tanda bintang untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.
Untuk itu, dengan empat angka di belakang yang dirahasikan, maka sejumlah NIK memang menjadi sama. Sehingga menurutnya, hasil analisi sekjen kolaisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga yang menduga adanya pemilih ganda sebanyak 25 juta pemilih itu terjadi.
Menanggapi hal itu, Pipin mengatakan kalau dalam menganalisis data pemilih tidak hanya membandingkan berdasarkan pada NIK semata, melainkan juga berdasarkan nama lengkap dan tanggal lahir pemilih.
"Betul asumsi itu bisa jadi benar kalo kami hanya menggunakan NIK dalam mengolah data. Tetapi kami membandingkan data itu antara NIK, nama lengkap pemilih dan tanggal lahir," pungkasnya.
Empat sekjen partai politik pangusung Prabowo - Sandiaga yang turut hadir yakni Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS, Mustafa Kamal dan Sekjen PAN, Edy Suparno.
Baca Juga: Ditinggal Sandiaga, Anies Ngaku Kewalahan Atur Agenda Undangan
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Diskusi Buku Dibubarkan, Guru Besar UII Sebut Aparat Anti Sains dan Mengancam Demokrasi
-
Catatan Bencana Alam di Indonesia 2025: Dari Erupsi Gunung Hingga Banjir Sumatra
-
Perbankan Nasional Didesak Hentikan Pembiayaan ke Sektor Perusak Lingkungan di Sumatera
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!
-
Catatan Akhir Tahun: Industri Rokok Kian Terang-Terangan Melobi Pemerintah
-
Respons Putusan MK, Setyo Budiyanto Tegaskan KPK Masih Perlukan Penyidik dari Polri
-
Soroti Penangkapan Massal, Mahfud MD Minta Penahanan Ribuan Demonstran Dievaluasi
-
Laka Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Komisi V Minta Investigasi: Apa Ada Kelalaian?
-
Soal Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Sosiolog Dr. Okky: Presiden Seolah Bersembunyi
-
PKB Sambut Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Sebut Itu Usulan Lama Cak Imin