Suara.com - Empat sekjen koalisi partai politik pangusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat nasional Pemilu 2019. Mereka datang untuk menolak penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Wakil Direktur Data dan Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengatakan, kedatangan empat sekjen untuk menyampaikan keberatan atas penetapan KPU terkait DPT Pemilu 2019. Selain itu, mereka juga akan memberikan bukti atas penemuan 25 juta pemilih ganda.
"Komit empat sekjen ke sini untuk menyampaikan pertama, keberatan kami terhadap penetapan KPU terkait DPT tahun 2019. Jadi kami ingin menyampaikan bukti kongkrit bahwa kami benar mempunyai data 25 juta itu," kata Pipin di Kantor KPU, Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).
Terkait hal itu, sebelumnya komisioner KPU, Viryan Aziz telah menjelaskan kalau hasil analisis yang diberikan PKS itu berdasarkan tiga elemen data yang mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan tanggal lahir.
Sementara, sesuai permintaan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirdukcapil), empat angka terakhir dari 16 angka NIK pemilih diganti dengan tanda bintang untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.
Untuk itu, dengan empat angka di belakang yang dirahasikan, maka sejumlah NIK memang menjadi sama. Sehingga menurutnya, hasil analisi sekjen kolaisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga yang menduga adanya pemilih ganda sebanyak 25 juta pemilih itu terjadi.
Menanggapi hal itu, Pipin mengatakan kalau dalam menganalisis data pemilih tidak hanya membandingkan berdasarkan pada NIK semata, melainkan juga berdasarkan nama lengkap dan tanggal lahir pemilih.
"Betul asumsi itu bisa jadi benar kalo kami hanya menggunakan NIK dalam mengolah data. Tetapi kami membandingkan data itu antara NIK, nama lengkap pemilih dan tanggal lahir," pungkasnya.
Empat sekjen partai politik pangusung Prabowo - Sandiaga yang turut hadir yakni Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS, Mustafa Kamal dan Sekjen PAN, Edy Suparno.
Baca Juga: Ditinggal Sandiaga, Anies Ngaku Kewalahan Atur Agenda Undangan
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK