Suara.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendy Choirie mengakui, tak terkejut terhadap sikap Partai Demokrat yang terkesan berpolitik dua kaki.
Pasalnya, Demokrat tak memberi sanksi tapi justru menerbitkan dispensasi bagi kader yang terang-terangan mendukung pasangan bakal capres-cawapres Jokowi – Maruf Amin. Sementara Demokrat secara resmi masih mengusung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Menurut Gus Choi, sikap Partai Demokrat seperti itu bukan hal baru dalam pentas politik nasional. Sebab, politik dua kaki telah dilakukan PD pada pilpres sebelumnya.
"Demokrat kan sudah biasa berpolitik dua kaki. Periode lalu, Pilpres 2014, dua kaki. Dia tidak sukses bikin konferensi presiden, setelah itu netral. Tapi saat bersamaan, ada yang ikut sana sini. Di DPR juga begitu, biasa," kata Gus Choi saat ditemui di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (11/9/2018).
Menurutnya, wajar publik menilai Demokrat tampak seperti tak memercayai Prabowo – Sandiaga Uno bakal menang dalam Pilpres 2019, sehingga memberikan dispensasi kadernya untuk mendukung Jokowi – Maruf Amin.
Namun, bagi dia, Demokrat justru lebih tampak seperti kebingungan memberikan garis politik kepada kader dan massa.
"Mungkin nasib perjalanan hidup yang dialami Demokrat. Tidak menentu, mau kemana berlabuh, ke sini kok ada hambatan, ke sana tak jelas, begitu kan? " tuturnya.
Untuk diketahui, Demokrat memberikan dispensasi untuk 4 DPD partai yang ingin mendukung Jokowi – Maruf Amin. Dua di antaranya ialah DPD Papua dan DPD Sulawesi Utara.
Sementara kader-kader elite Demokrat yang sudah menyeberang ke kubu Jokowi – Maruf Amin ialah, Gubernur Papua Lukas Enembe, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan terbaru dikabarkan ialah Gubernur Banten Wahidin Halim.
Baca Juga: Ini Cara Fakhri Husaini Meraba Kekuatan Iran di Piala Asia U-16
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO