Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean membeberkan makna politik 'dua kaki' yang dilakukan Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum 2019. Selain memperjuangkan pasangan bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, Partai Demokrat pun berjuang untuk tak kehilangan suara di Pileg 2019.
Menurut Ferdinand, politik dua kaki itu bukan dalam artian mendukung Prabowo-Sandiaga tapi membiarkan kadernya memperjuangkan kemenangan untuk pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin.
Yang dimaksud dengan dua kaki Partai Demokrat, kata Ferdinand, adalah kaki kiri Partai Demokrat harus memperjuangan para kader-kadernya yang maju di Pileg 2019 nanti dan kaki kanan yang harus memperjuangkan Prabowo-Sandiaga memenangkan Pilpres 2019.
"Dua hal ini menjadi tugas partai demokrat untuk memenangkannya. Karena kepentingan partai tidak boleh kami abaikan dan tidak boleh abai juga ke kepentingan pilpres," kata Ferdinand di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhono, Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (12/9/2018).
Partai Demokrat, kata Ferdinand, menyadari suara dukungan Jokowi-Ma'ruf Amin sangat besar di beberapa daerah. Oleh karena itu Partai Demokrat tengah menyusun sejumlah strategi khusus agar kader Demokrat tidak kehilangan suara.
"Kalau caleg kami datang dengan narasi membawa Pak Prabowo tentu caleg yang kami usung tak mendapat tempat di masyarakat bahkan ditolak. Kami tidak ingin kehilangan suara di Papua," ujarnya.
Partai Demokrat juga akan memberikan dispensasi pada kader yang telah menyatakan mendukungJokowi untuk tidak mengkampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Akan tetapi, para kader itu pun diperboleh untuk tidak mengkampanyekan Prabowo-Sandiaga di daerahnya.
Yang menjadi penekanan Ferdinand ialah para kader-kader yang maju sebagai caleg itu sedianya harus memperjuangan nama Partai Demokrat.
"Dispensasi yang kami berikan itu adalah mereka boleh tidak mengkampanyekan capres tapi tidak juga kampanyekan Jokowi. Cukup kampanyekan partai Demokrat dan dirimu sebagai caleg supaya tak hadapi resistensi di masyarakat," pungkasnya.
Baca Juga: Pencabutan Berita "SBY Disebut Cuci Uang Negara..."
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti