Soal Kepala Daerah Jadi Timses, PSI: Kubu Prabowo Panik

Suara.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andi Saiful Haq mengatakan, pernyataan kubu Prabowo-Sandiaga agar kepala daerah tidak masuk dalam tim sukses capres-cawapres merupakan bentuk kepanikan.

"Kepala daerah menjadi tim kampanye itu sudah jelas aturan, tata cara, dan sanksinya," kata Saiful dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Ia lantas menyebutkan pada Pilpres 2014 ada 26 kepala daerah yang ikut mendukung pasangan capres-cawapres. Dari 26 kepala daerah tersebut, 21 di antaranya mendukung Prabowo-Hatta, hanya lima yang mendukung Jokowi-JK.

"Bahkan Ketua Tim Kampanye Prabowo-Hatta untuk Jawa Barat saat itu adalah Ahmad Heriawan yang merupakan Gubernur Jawa Barat. Jadi, jika sekarang pihak Prabowo baru protes itu amnesia politik," kata Saiful seperti dilansir Antara.

Caleg PSI untuk Dapil Sulawesi Selatan itu mengingatkan agar tidak berprasangka buruk pada kepala daerah. Kekhawatiran mereka akan menggunakan jabatan untuk kepentingan Pilpres juga dianggapnya berlebihan.

"Zaman sudah transparan, pelanggaran sekecil apa pun bisa terlihat oleh pengawas Pemilu," katanya.

Selain itu, kata dia, sejarah sudah membuktikan bahwa dengan modal dukungan 21 kepala daerah ternyata pada Pilpres 2014 Prabowo-Hatta kalah.

"Seharusnya Prabowo-Hatta menang, tapi faktanya kan kalah. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Saiful.

Mengenai kader parpol koalisi yang dibajak, Saiful mengatakan jika yang dimaksud adalah Gubernur Papua Lukas Enembe, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, dan Deddy Mizwar maka harus menengok lagi ke belakang.

Baca Juga: Heboh Iklan Jokowi di Bioskop, Gerindra Ajak Bersaing Sportif

"Sekali lagi jangan amnesia dalam politik, sebelum jadi Gubernur Papua, Lukas Enembe itu pembina Partai Damai Sejahtera. Begitu juga dengan TGB, sebelumnya dia adalah anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang. Deddy Mizwar itu baru masuk Demokrat menjelang pilkada," katanya.

Artinya, kata dia, ini soal postur politik yang lahir dari mekanisme rekrutmen dan pencalonan kepala daerah di Pilkada yang menjadikan orang dengan mudah berpindah parpol.

"Jadi, wajar jika pertimbangan tokoh lokal dalam mendukung capres tertentu lebih mengedepankan aspirasi rakyat yang dipimpinnya ketimbang pilihan parpol yang cenderung merupakan keputusan elitis. Parpol bisa berganti, yang tidak tergantikan adalah dukungan rakyat," imbuh dia.