Suara.com - Polri dan TNI menggelar rapat koordinasi Operasi Mantap Brata 2018 di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018). Rapat tersebut membahas rencana pengamanan Pemilu 2019 secara nasional.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, rapat koordinasi tersebut juga dalam rangka penyamaan persepsi untuk menyukseskan pengamanan Pemilu 2019. Dirinya menyebut, Polri dan TNI merapatkan barisan sebagai komponen yang tidak memiliki afiliasi dengan salah satu pasangan capres dan cawapres.
"Kita berharap bisa maksimal untuk pengamanan sehingga pesta demokrasi ini menjadi pesta bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya," kata Tito di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).
Menurut Tito, ancaman keamanan pada pelaksanaan Pileg 2019 akan lebih rawan ketimbang pelaksanaan Pilpres 2019. Hal tersebut dikarenakan setiap anggota legislatif dan setiap partai politik di daerah pemilihan akan bersaing ketat untuk meraih kemenangan.
Sebab itu, Tito mengatakan, situasi tersebut dapat memicu konflik di antara peserta maupun masyarakat di daerah.
"Ini buat kita bukan pilpresnya yang rawan, tapi pilegnya. Semua ini kan mau survive, ingin terpilih, satu bertarung di dapil masing-masing calon bertarung dengan partai lain. Itu pertarungannya mungkin keras itu," jelasnya.
Persaingan ketat tersebut juga disebabkan dengan adanya ambang batas parlemen 4 persen. Tito menyebut, setiap parpol berupaya sekeras mungkin untuk mencapai syarat tersebut.
"Oleh karena itu pertarungan ini kita lihat Pemilu 2019 tidak fokus hanya presiden dan wakil presiden, justru yang lebih kencang nanti kalau saya duga di dapil dalam memperebutkan kursi legislatif dan mendorong partainya menang parlemen," tutur Tito.
Untuk itu, kata dia, Polri dan TNI akan berupaya menyeimbangkan pengamanan baik untuk pileg maupun pilpres. Dirinya berharap operasi bersama kedua lembaga dapat menjamin keamanan bagi masyarakat dalam menyuarakan hak pilihnya.
Baca Juga: Kabar Masuk PAN dan Jadi Timses Prabowo, Gatot Nurmantyo: Hoax
"Hal yang unik di Pemilu 2019 itu adalah pilpres dan pileg sekaligus serempak, oleh karena itu kita menyamakan persepsi di semua jajaran," tandasnya.
Berita Terkait
-
Soal Kepala Daerah Kampanye Pilpres, Ini Penjelasan Mendagri
-
Hari Ini Sandiaga Bakal Ungkap Alasan Erick Thohir Dukung Jokowi
-
Protes Kepala Daerah Jadi Jurkam, Ridwan Kamil: Sandiaga Berkaca
-
Heboh Iklan Jokowi di Bioskop, Gerindra Ajak Bersaing Sportif
-
Kesepakatan Penting Prabowo - SBY Jelang Masa Kampanye
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan
-
Duka Sumut Kian Pekat, Korban Jiwa Bencana Alam Bertambah Jadi 369 Orang
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!
-
Besok Diprediksi Jadi Puncak Arus Mudik Nataru ke Jogja, Exit Prambanan Jadi Perhatian
-
Mendagri: Pemerintah Hadir Penuh Tangani Bencana di Sumatera
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret