Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Kwik Kian Gie menyebut hanya Prabowo Subianto yang melirik ide atau usulan pemikiran ekonominya. Akhirnya Kwik Kian Gie pun memutuskan mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2018.
Kwik Kian Gie sepakat untuk masuk ke dalam tim penasehat ekonomi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kwik Kian Gie mengatakan, Prabowo yang mau merespon nasihat-nasihatnya soal perekonomian negara.
Kwik Kian Gie menjelaskan dirinya pernah menulis sebuah buku kecil yang berjudul Platform Presiden 2004 yang dibuatnya untuk menjadi pedoman presiden. Namun, menurut Kwik Kian Gie tidak ada yang merespon dengan buku itu.
Kwik Kian Gie pun mencoba kembali untuk menulis dengan tema yang sama namun hasilnya pun masih sama seperti yang dirasakan pada tahun 2004.
Kemudian ketika dirinya mencoba menulis buku kembali untuk pedoman presiden 2019 nanti, Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto menoreh perhatian pada buku dirinya.
"Ternyata Pak Prabowo mempunyai perhatian yang begitu besar dan intensif, dibaca satu persatu, ini saya diajak diskusi," kata Kwik di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (19/7/2018).
Kwik Kian Gie mengelak apabila kedekatannya dengan Prabowo baru dihitung seumur jagung. Kwik sempat bercerita kedekatan dirinya dengan Ayahanda Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo sudah terjalin sangat lama.
Hubungan keduanya pun terus berlangsung hingga pada akhirnya Prabowo mengajak dirinya untuk bergabung ke dalam tim penasehat kampanye.
"Jadi kalau ini sudah lama dekat, sudah lama diskusi, dilanjutkan demikian. Nah, sekarang karena calon presiden ketika diskusi itu pak Prabowo tanya, bagaimana kalau jadi penasihat saja, supaya bisa teratur berdiskusi dengan yang lain-lain, ya, sangat setuju. Jelas setuju," ujarnya.
Baca Juga: Akhirnya Kwik Kian Gie Buka Suara soal Alasan Dukung Prabowo
Lebih lanjut Kwik Kian Gie memaparkan kehadirannya dalam kubu Prabowo - Sandiaga betul-betul karena ingin melihat adanya perubahan kondisi perekenomian negara. Ketimbang disoroti terkait dirinya yang masih menjadi kader PDIP, dirinya malah senang apabila dirinya mendapatkan tempat untuk menyalurkan aspirasinya.
"Di sini kan dikit-dikit politik, manuver politik, komunikasi poltik, yang artinya tidak jelas, yang sebetulnya yang diartikan dengan istilah politik itu bagaimana berkuasa supaya enak, supaya hidupnya enak dan bisa korupsi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Akhirnya Kwik Kian Gie Buka Suara soal Alasan Dukung Prabowo
-
Prabowo - Sandiaga Banyak Tutupi Nama Politikus yang Mendukungnya
-
Kwik Kian Gie Merapat ke Rumah Prabowo Bareng Sandiaga
-
Dekat 25 Tahun, Sandiaga Tak Ingin Kwik Kian Gie Jadi Timses
-
Prabowo - Sandiaga Didukung Ijtimak Ulama II, Jokowi: Silakan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!