Suara.com - Sejak dinyatakan status bencana gempa bumi di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sampai saat ini, Kementerian Pertanian terus membantu untuk memulihkan perekonomian warga pasca gempa. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita, saat melakukan kunjungan kerja ke NTB, Jumat (21/9/2018), menyampaikan, bencana gempa ini telah menimbulkan kerugian jiwa dan material, sehingga sesuai instruksi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Kementan turut andil menjadi bagian pemerintah untuk membantu penanganan pasca gempa.
"Mentan langsung mengintruksikan kami untuk turun langsung membantu pemulihan pasca gempa di NTB ini," kata I Ketut.
"Bantuan uang tunai dari keluarga besar Kementan dan para mitranya yang masuk ke rekening posko gempa bumi Pulau Lombok, yang dikelola BPBD Provinsi NTB, sampai saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 11.751.000.627," ungkapnya.
I Ketut juga menyampaikan, hingga saat ini, Posko Utama Kementan Peduli Gempa NTB juga masih terus menerima dan menyalurkan berbagai bentuk bantuan, berupa telur, beras, minyak goreng, pakaian, selimut, pakan ternak, air mineral, susu, sembako, sosis, dan makanan siap saji.
Terkait dengan penanganan bidang peternakan dan kesehatan hewan, Ditjen PKH, sampai saat ini masih terus memberikan bantuan dalam penanganan ternak milik warga terdampak. Tim Satgas Ditjen PKH bahkan sudah sebulan lebih ditugaskan secara bergantian di NTB, terutama di daerah bencana.
Tim tersebut terdiri dari unsur pusat (Sekretariat Ditjen PKH, Direktorat Keswan, Kesmavet, Pakan, Bitpro, PPHNak), UPT Ditjen PKH (BBVet Denpasar, BBVet Wates, BBMSOH Gunung Sindur, BPTUHPT Denpasar, Bvet Subang, BPMSPH Bogor, BPMPP Bekasi, BET Cipelang dan BIB Lembang), serta UPT di bawah Badan Karantina Pertanian (Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar dan Mataram).
I Ketut menyebutkan, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementan melalui Ditjen PKH untuk penanganan ternak, diantaranya: (1). Mengidentifikasi jumlah, jenis ternak dan ternak sakit (zoonosis); (2). Merencanakan dan mengkoordinasikan upaya untuk mengatasi masalah yang mendesak akibat bencana gempa, khususnya terkait bidang peternakan dan kesehatan hewan; (3). Memobilisasi ternak dalam rangka evakuasi dari daerah terdampak ke daerah yang lebih aman; (4). Inventarisasi kebutuhan pakan (konsentrat dan HPT), obat-obatan dan air minum; (5). Memberikan dan menyediakan Pelayanan Kesehatan Hewan, kandang penampungan sementara; (6). Melakukan pendistribusian bantuan pakan ternak (konsentrat dan HPT) pada kelompok ternak yang sudah teridentifikasi; (7). Memonitor dan mengevaluasi kegiatan penanganan bencana gempa bidang peternakan dan kesehatan hewan; (8). Analisis kerugian dampak bencana khususnya dibidang peternakan (ekonomi veteriner).
I Ketut menerangkan, Tim Satgas Ditjen PKH tetap berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dan kabupaten terdampak (Lombok Utara, Lombok Timur dan Barat), Posko Induk Kementerian Pertanian (BPTP NTB), dan Posko Pendampingan Nasional (POSPENAS)
"Sampai saat ini, tim kami masih terus melakukan pendistribusian bantuan pakan ternak dan obat hewan kepada Kelompok Tani Ternak (KTT) terdampak, serta membantu memperbaiki fasilitas peternakan," ujarnya.
Baca Juga: Kementan Tegaskan Komitmennya untuk Sejahterakan Petani
Berdasarkan laporan ketua Tim Satgas Ditjen PKH, per 20 September 2018, jumlah ternak yang sudah teridentifikasi sebanyak 9.346 ekor dari 13 kecamatan dan 77 KTT. Masing-masing berada di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Barat (Lobat).
"Kami update terus datanya, jadi kemungkinan data berubah terus," ujar I Ketut.
Terkait bantuan pakan ternak, menurut I Ketut, per 20 September 2018, telah didistribusikan 72,3 ton konsentrat dan 116,6 ton pakan (pucuk tebu) dengan penyaluran 8 kali tahapan.
"Pada Kamis (20/9/2018), kami juga mewakili Bapak Menteri Pertanian, hadir pada rapat evaluasi progres kegiatan penanganan bencana di Lombok NTB, yang diselenggarakan oleh BNPB di Kantor Gubernur NTB, dan kita sudah laporkan semua progresnya," tambahnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur NTB, Wali Kota Mataram dan Bupati daerah terkena dampak gempa, Kapolda, Panglima TNI, serta hampir semua perwakilan kementerian/lembaga (K/L) hadir.
"Pada intinya, pemerintah saat ini terus fokus untuk membantu pemulihan ekonomi di NTB Pasca Gempa," jelas I Ketut.
Berita Terkait
-
Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Banyuwangi, 7 Bangunan Rusak
-
Gempa 5,7 Guncang Denpasar Bali Kamis Sore, Warga Panik: Air di Galon Ikut Bergerak
-
Gempa M 7,4 Guncang Rusia, Wilayah Indonesia Aman dari Tsunami
-
5 Fakta Gempa Afghanistan Magnitudo 6: Jalan Putus, Lebih 250 Orang Tewas!
-
Gempa Bekasi: 13 Gempa Susulan Terjadi! BNPB Ungkap Kondisi Terkini Warga
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Gedung Ponpes Al-Khoziny Ambruk Tewaskan 13 Orang, FKBI Desak Investigasi dan Soroti Kelalaian Fatal
-
Prakiraan Cuaca 4 Oktober 2025 di Berbagai Kota Wisata dari Bogor, Bali hingga Yogyakarta
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK