Suara.com - Dukungan masyarakat Indonesia akan sistem pemerintahan demokrasi yang tengah berjalan semakin meningkat. Kecenderungan adanya kenaikan itu dinilai karena saat ini, Indonesia memasuki tahun politik dan akan melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2019.
Temuan itu berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Agustus 2018. Dukungan masyarakat terhadap sistem demokrasi meningkat sebesar 7 persen dari sebelumnya.
"Mayoritas 83 persen warga berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu 76 persen," kata peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi di Hotel Sari Pasific, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).
Menurut Burhan, kecenderungan meningkatnya dukungan masyarakat terhadap demokrasi disebabkan masyarakat sedang menjalani tahun politik.
"Ada satu pola yaitu jelang pemilu kepuasan pada demokrasi cenderung naik mungkin karena momen pemilu," ujarnya.
Hal tersebut tentunya menjadi salah satu pendukung dari tingginya kepuasan masyarakat terhadap jalannya sistem demokrasi di Indonesia selama ini.
"Kepuasan atas jalannya demokrasi tergolong tinggi, mayoritas 73 persen sangat dan cukup puas," pungkasnya.
Survei tersebut dilakukan Agustus 2018 dengan sampel 1.520 responden. Tingkat kepercayaan atas survei itu mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,6 persen.
Baca Juga: MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg, Peneliti LIPI: Cederai Demokrasi
Berita Terkait
-
Mendag RI: Caleg Bagi-bagi Sembako, Pembelian Beras Berkurang
-
Kenakan Kostum Gatot Kaca, Rommy Ingin Tangkal Pemilu dari Hoax
-
Perludem: Hoax Membuat Pemilu Tidak Legitimate
-
Alasan Jakarta Minta Rp 11 Miliar untuk Sosialisasi Pilpres 2019
-
Peneliti LIPI : Jika Tak Selektif soal Caleg, Parpol Akan Rugi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar