Suara.com - Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro berpendapat partai politik akan rugi jika tak selektif dalam memilih kadernya yang akan dijadikan calon pemimpin Legislatif, Yudikatif maupun Eksekutif. Pendapat Zuhro menyikapi adanya partai politik yang ngotot mencalonkan kadernya yang merupakan mantan narapidana korupsi.
Siti Zuhro mengatakan parpol harus berkaca dengan budaya praktik korupsi yang telah menjangkit. Menurutnya perlu ada empati untuk menyikapi hal tersebut.
"Harus ada empati karena korupsi di Indonesia sudah merajalela. Karena itu harus kita putus mata rantainya dengan mengusung calon-calon yang punya track record oke, itu saja," kata Siti Zuhro di Kantor Pergerakan Indonesia Maju, Jalan Brawijaya VIII, Nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/9/2018).
Siti Zuhro mengatakan hal tersebut harus dikedepankan dengan menonjolkan integritas. Menurutnya, isu integritas kekinian menjadi hal utama.
Wacana integritas yang harus dikedepankan, lanjut Zuhro bertujugan guna masyarakat tidak berteriak dan menilai citra partai tentang politik itu sendiri. Dirinya menambahkan partai politik secara tak langsung mempertaruhkan kredibilitas dan integritas, seandainya suara besar dari masyarakat tak dikehendaki.
"Ada semacam kepekaan lah dari parpol dan mereka tidak boleh marah karena mereka masuk ke ranah publik. Politik itu dinamis, opsi opsi, jangan anggap terus menang. Buktinya dulu banyak elite-elite yang tersohor yang tidak terpilih," jelasnya.
Lebih lanjut, Siti Zuhro berharap partai politik seharusnya memunyai metode konsolidasi untuk dapat melakukan instruksi yang kemudian bisa dipatuhi hingga tingkat bawah.
Dirinya menambahkan mata rantai korupsi harus diputuskan dengan cara-cara yang berkeadaban, sehingga memunculkan calon calon yang terbaik.
"Tidak menimbulkan kontroversi, kalau tak boleh itu berarti ada sesuatu. Demokrasi itu logika," jelas Siti Zuhro.
Baca Juga: KPK: Aset Negara yang Belum Dikembalikan Roy Suryo Temuan BPK
Mengenai calon pemimpin, Siti Zuhro menyebut harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada satu pola yang baik, karena calon pemimpin merupakan representasi dari sikap teladan yang akan dinilai oleh masyarakat.
"Harus ada role model bahwa pemimpin itu harus sosok yang tidak berisiko apalagi KPU punya datanya. Negara ini sudah darurat korupsi," kata Siti Zuhro menandaskan.
Berita Terkait
-
Siapkah Indonesia Terapkan E-Voting di Pemilu 2029? Ini Syarat Mutlak dari Komisi II DPR RI
-
Kaesang Masuk 'Kandang Banteng' di 2029: Siapa Lebih Kuat, Figur Jokowi atau Mesin PDIP?
-
Belajar dari Pemilu: Kualitas Calon Pemimpin Tak Boleh Jadi Kompromi
-
Bukan Partai Titipan Atas! PGR Daftar Kemenkum Usai Berjuang Keluar Masuk Kelurahan Bertahun-tahun
-
Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Demokrasi, Bukan Sekadar Ubah Aturan
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji