Suara.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meminta calon wakil presiden Sandiaga Uno melaporkan kepada kepolisian perihal adanya situs Skandalsandiaga.com.
Sebab kata Abdul Kadir Karding, Indonesia merupakan negara hukum.
"Terkait dengan web atau situs yang muncul, saya kira negara ini negara hukum, silakan dilaporkan ke polisi," ujar Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).
Tak hanya itu, Abdul Kadir Karding juga menuturkan pihaknya siap melaporkan situs tersebut jika Sandiaga tak memiliki banyak waktu. Hal tersebut dimaksud agar tidak ada anggapan situs tersebut dibuat oleh kubu Jokowi - Ma'ruf.
"Kalau tidak punya waktu dan tenaga, saya juga siap melaporkan ke polisi. Dilaporkan aja, supaya tidak terjadi narasi seakan-akan dari sini. Nggak ada," tegas Abdul Kadir Karding.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mendorong upaya penyelidikan situs dugaan skandal tersebut agar segera dibongkar untuk mengetahui pelaku dan pembuat situs.
"Kami mendorong ini dibuka terang-terang, disampaikan ke penegak hukum agar diproses, supaya ketahuan siapa sesungguhnya yang membuat situs itu," tandasnya.
Untuk diketahui, muncul situs Skandalsandiaga.com di kalangan publik. Dalam situs itu tidak dapat ditemukan pengelola sebagai penanggung jawab pemilik konten.
Situs tersebut menceritakan dugaan perselingkuhan Sandiaga bersama seorang wanita cantik yang berstatus sebagai karyawan salah satu perusahaan swasta.
Baca Juga: Ada skandalsandiaga.com, Kubu Prabowo Minta Kapolri Bergerak
Dianggap mencemari proses kampanye damai untuk Pemilu 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bergegas meminta para penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir situs Skandalsandiaga.com.
Berita Terkait
-
Ada skandalsandiaga.com, Kubu Prabowo Minta Kapolri Bergerak
-
Skandalsandiaga.com Sebar Isu Selingkuh, Sandiaga: Woles Aje Bro
-
2 Caleg Golkar Belok ke Prabowo, Tim Jokowi Mau Koalisi Solid
-
Kominfo Sudah Minta Semua Operator Blokir skandalsandiaga.com
-
Sandi Disebut Ikut Threesome, Skandalsandiaga.com Akan Diblokir
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu