Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah pusat mengevaluasi peralatan yang dimiliki oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Hal itu berkaitan dengan adanya bencana tsunami usai BMKG mencabut peringatan tsunami pascagempa 7,4 SR di sekitar Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/2018).
Sebelumnya, Fadli mengaku sempat mendengar soal adanya tsunami yang datang seusai BMKG mencabut peringatan itu. Fadli mengatakan sebuah akurasi pada sistem yang dimiliki pemerintah sangat penting. Menurut dia, dengan ketepatan sebuah sistem atau peralatan yang dimilik BMKG dapat meminimalisir adanya korban meninggal akibat terlambat menyelamatkan diri.
"Bagaimana sistem kita jangan nanti hanya rutin saja ada gempa kemudian ada atau tidak ada tsunami. Tapi akurasi menjadi sangat penting. Supaya mereka yang mendengar peringatan itu bisa menyelamatkan diri, ada waktu untuk menyelamatkan diri ke tempat-tempat di ketinggian," kata Fadli Zon kepada wartawan, Sabtu (29/9/2018).
Selain itu Fadli sempat berusaha menghubungi Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola pada Jumat malam, namun tidak tersambung. Dirinya berharap jaringan komunikasi ke Kota Palu dan sekitarnya bisa segera pulih.
"Saya juga coba hubungi gubernur, pak Longki Djanggola tapi tidak bisa tadi malam. Mudah-mudahan hari ini sudah mulai ada komunikasi yang lebih baik tentang bagaimana dampak dari tsunami dan gempa di Donggala dan Palu," ujarnya.
Di sisi lain, Fadli meminta kepada seluruh korban gempa bumi dan tsunami untuk tetap kuat dan kepada pemerintah untuk segera bertindak cepat untuk melakukan rehabilitasi kepada korban.
"Mudah-mudahan, saudara-saudara kita yang tertimpa bencana diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Mudah-mudahan bisa segera ada tahap-tahap mitigasi dan rehabilitasi yang cepat untuk meringankan beban dan cobaan yang dihadapi oleh saudara kita disana," pungkasnya.
Baca Juga: Update Gempa Palu, Korban Meninggal Bertambah Jadi 384 Orang
Berita Terkait
-
Update Gempa Palu, Korban Meninggal Bertambah Jadi 384 Orang
-
Gempa Palu, Mal dan Hotel Ambruk, Ratusan Orang belum Dievakuasi
-
Energi Gempa Palu dan Donggala Setara 200 Kali Bom Hiroshima
-
Sampaikan Doa Korban Gempa Palu, Ani Yudhoyono Disindir Netizen
-
Facebook Aktifkan Layanan 'Safety Check' Pasca Gempa Palu
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre