Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya untuk memprioritaskan evakuasi korban sebagai langkah pertama penanganan bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah. Jokowi mengemukakan pernyataannya seusai meninjau langsung sejumlah titik terdampak bencana sepanjang, Minggu (30/9/2018).
"Yang pertama yang paling penting tadi saya tekankan pada seluruh kementerian, TNI, Polri, juga Pak Gubernur, agar penanganan yang dilakukan pertama adalah yang berkaitan dengan evakuasi," kata Presiden di Bandara Mutiara Sis Al Jufri.
Terkait proses evakuasi ini, Presiden mengatakan ada beberapa desa yang masih belum bisa dievakuasi karena keterbatasan alat berat.
"Besok pagi (Senin) Insya Allah Pak Menteri PU sudah mengerahkan alat berat dari Mamuju, dari Gorontalo, dari Poso, dan nanti malam ini datang jadi besok pagi mulai evakuasi di tempat-tempat yang masih kita perkirakan ada korban yang belum bisa kita ambil," tuturnya.
Sementara itu, untuk membantu mendistribusikan suplai air dan makanan, Presiden mengatakan pemerintah akan menyiapkan pesawat khusus. Hal ini mengingat kondisi bandara yang belum bisa beroperasi secara normal.
"Karena airport masih darurat belum bisa didarati, nanti kami siapkan pesawat khusus supaya makanan bisa masuk ke sini," katanya saat meninjau Pantai Talise.
Saat berbincang dengan warga di Pantai Talise, masyarakat mengkhawatirkan perihal surat-surat penting yang hilang. Kepala Negara mengatakan agar masyarakat melapor terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
"Nanti lapor dulu ke kepolisian. Dua minggu saya ke sini lagi untuk memastikan," ujarnya.
Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas publik yang terdampak gempa dan tsunami. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi menurut Presiden akan dilakukan setelah tahapan evakuasi selesai.
Baca Juga: Bantuan untuk Korban Gempa Palu - Donggala Menumpuk di Makassar
"Termasuk jembatan yang ambruk, rumah sakit yang rusak, bandara yang rusak, sekolah rusak, dikerjakan pemerintah," katanya.
Setelah meninjau empat titik terdampak bencana gempa dan tsunami di Palu hari Minggu, Presiden dan rombongan langsung bertolak kembali ke Jakarta melalui Bandara Sis Al Jufri pesawat lepas landas sekira pukul 17.05 WITA dan tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sekira pukul 18.20 WIB. (Antara)
Berita Terkait
-
Bantuan untuk Korban Gempa Palu - Donggala Menumpuk di Makassar
-
Sempat Hilang, Balita yang Digedong Mensos Akhirnya Bertemu Ortu
-
SBY Saran Hentikan Kampanye di Sulawesi Tengah Pasca Gempa Palu
-
WN Korea Selatan yang Tertimbun di Hotel Roa Roa Atlet Paralayang
-
6 Atlet Paralayang Indonesia Tertimbun di Hotel Roa Roa Palu
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta