Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tidak mempedulikan status bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Menurutnya, yang terpenting adalah ada penanganan pemerintah terkait bencana tersebut.
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah telah berusaha untuk menangani semua hal mulai dari korban hingga infrastruktur akibat bencana tersebut. Misalnya, pemerintah telah mengerahkan alat berat dan aparat keamanan untuk membantu evakuasi korban hingga infrastruktur.
"Status (bencana) itu enggak penting, yang penting perlakuan kita lah. Enggak usah (status bencana) menurut saya administrasi itu nomor dua. Yang penting sekarang kita sudah melakukan semua," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkompolhukam) ini menuturkan, permasalahan bencana di Palu dan Donggala itu akan terus dibahas di dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang akan dibahas adalah soal dana penanggulangan bencana.
Saat ini, kata Luhut, Presiden Jokowi telah memberikan lampu hijau kepada pihak asing untuk membantu penanganan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Mulai dari bantuan dana hingga bantuan kemanusiaan.
"Presiden sudah meng-greenlight (memberi lampu hijau) untuk (bantuan) asing, karena parah sekali kontur tanahnya," tandas Luhut.
Sebelumnya, banyak pihak yang meminta pemerintah untuk menetapkan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala untuk ditingkatkan statusnya sebagai Bencana Nasional. Salah satunya dari Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno.
Berita Terkait
-
Tinjauan Ilmiah LIPI Soal Gempa dan Tsunami di Sesar Palu Koro
-
Pasha Ungu Wawali Palu Ikut Angkut Galon buat Pengungsi Gempa
-
Antisipasi Penjarahan, Luhut: Aparat Keamanan di Palu Ditambah
-
Tiba di Makassar, Puluhan Pengungsi Gempa Palu Kelaparan
-
Jokowi Terima Bantuan Negara Asing, JK Pimpin Penanganan Gempa
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan