Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tidak mempedulikan status bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Menurutnya, yang terpenting adalah ada penanganan pemerintah terkait bencana tersebut.
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah telah berusaha untuk menangani semua hal mulai dari korban hingga infrastruktur akibat bencana tersebut. Misalnya, pemerintah telah mengerahkan alat berat dan aparat keamanan untuk membantu evakuasi korban hingga infrastruktur.
"Status (bencana) itu enggak penting, yang penting perlakuan kita lah. Enggak usah (status bencana) menurut saya administrasi itu nomor dua. Yang penting sekarang kita sudah melakukan semua," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkompolhukam) ini menuturkan, permasalahan bencana di Palu dan Donggala itu akan terus dibahas di dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang akan dibahas adalah soal dana penanggulangan bencana.
Saat ini, kata Luhut, Presiden Jokowi telah memberikan lampu hijau kepada pihak asing untuk membantu penanganan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Mulai dari bantuan dana hingga bantuan kemanusiaan.
"Presiden sudah meng-greenlight (memberi lampu hijau) untuk (bantuan) asing, karena parah sekali kontur tanahnya," tandas Luhut.
Sebelumnya, banyak pihak yang meminta pemerintah untuk menetapkan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala untuk ditingkatkan statusnya sebagai Bencana Nasional. Salah satunya dari Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno.
Berita Terkait
- 
            
              Tinjauan Ilmiah LIPI Soal Gempa dan Tsunami di Sesar Palu Koro
 - 
            
              Pasha Ungu Wawali Palu Ikut Angkut Galon buat Pengungsi Gempa
 - 
            
              Antisipasi Penjarahan, Luhut: Aparat Keamanan di Palu Ditambah
 - 
            
              Tiba di Makassar, Puluhan Pengungsi Gempa Palu Kelaparan
 - 
            
              Jokowi Terima Bantuan Negara Asing, JK Pimpin Penanganan Gempa
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
 - 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid