Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tidak mempedulikan status bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Menurutnya, yang terpenting adalah ada penanganan pemerintah terkait bencana tersebut.
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah telah berusaha untuk menangani semua hal mulai dari korban hingga infrastruktur akibat bencana tersebut. Misalnya, pemerintah telah mengerahkan alat berat dan aparat keamanan untuk membantu evakuasi korban hingga infrastruktur.
"Status (bencana) itu enggak penting, yang penting perlakuan kita lah. Enggak usah (status bencana) menurut saya administrasi itu nomor dua. Yang penting sekarang kita sudah melakukan semua," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkompolhukam) ini menuturkan, permasalahan bencana di Palu dan Donggala itu akan terus dibahas di dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang akan dibahas adalah soal dana penanggulangan bencana.
Saat ini, kata Luhut, Presiden Jokowi telah memberikan lampu hijau kepada pihak asing untuk membantu penanganan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Mulai dari bantuan dana hingga bantuan kemanusiaan.
"Presiden sudah meng-greenlight (memberi lampu hijau) untuk (bantuan) asing, karena parah sekali kontur tanahnya," tandas Luhut.
Sebelumnya, banyak pihak yang meminta pemerintah untuk menetapkan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala untuk ditingkatkan statusnya sebagai Bencana Nasional. Salah satunya dari Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno.
Berita Terkait
-
Tinjauan Ilmiah LIPI Soal Gempa dan Tsunami di Sesar Palu Koro
-
Pasha Ungu Wawali Palu Ikut Angkut Galon buat Pengungsi Gempa
-
Antisipasi Penjarahan, Luhut: Aparat Keamanan di Palu Ditambah
-
Tiba di Makassar, Puluhan Pengungsi Gempa Palu Kelaparan
-
Jokowi Terima Bantuan Negara Asing, JK Pimpin Penanganan Gempa
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!