Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menjalin kerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dalam upaya meningkatkan ekspor dan pengendalian inflasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.
"Bersama Pemprov Kepri dan Bank Indonesia, Kementan juga akan melakukan verifikasi usaha pertanian yang dapat mendorong peningkatan investasi, ekspor pertanian, dan pengendalian inflasi," terang Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatanganinya bersama Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka Putra, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Amran menjelaskan, dalam kerja sama ini, Kementan berperan dalam kebijakan pengembangan usaha pertanian dan melakukan percepatan investasi dan ekspor komoditas pertanian. Selain itu, Kementan menyediakan data dan informasi mengenai produksi dan penawaran dan permintaan komoditas pertanian.
Saat ini, Kementan sedang menggenjot produktivitas sektor pertanian dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung pangan dunia pada 2045.
"Dalam upaya mencapai misi tersebut, Kementan tentu tidak hanya fokus pada wilayah-wilayah yang sudah menjadi sentra produksi pertanian, tapi juga mengembangkan wilayah yang belum tergali potensinya. Salah satu wilayah suboptimal yang menjadi fokus Kementan sekarang adalah Provinsi Kepri," kata Amran.
Potensi pertanian di propinsi ini memang belum tergali secara maksimal. Hal ini tercermin dari kontribusi pertanian terhadap pendapatan daerah yang hanya sebesar 0.012 persen, relatif kecil dibandingkan kontribusi tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor pertambangan dan penggalian, yang berkontribusi antara 14,3 hingga 39 persen.
Pembangunan pertanian di Kepulauan Riau perlu dikuatkan karena memiliki nilai strategis, yaitu pertama, agribisnis pertanian memiliki potensi besar meningkatkan penghasilan daerah karena memiliki pangsa pasar yang luas, baik di dalam maupun luar negeri; kedua, kemandirian pangan harus diupayakan di Kepulauan Riau, karena masa tertentu terjadi kekurangan pasokan produk pertanian dari luar daerah karena kondisi cuaca yang buruk; dan ketiga, pengembangan komoditas tertentu mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata, atau dengan kata lain bisa disebut sebagai pertanian berbasis pariwisata.
"Kepulauan Riau sendiri memiliki kelebihan tersendiri dalam perdagangan internasional, karena kawasan Batam, Bintan, dan Karimun masuk ke dalam kawasan free trade zone, yaitu kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Kementan membidik Kabupaten Lingga untuk dikembangkan menjadi Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memasok ke Kepulauan Kepri maupun untuk pasar internasional," beber Amran.
Semakin bertambahnya jumlah penduduk di kota Batam, Tanjungpinang, kabupaten lain dan pendatang menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap kebutuhan akan tanaman pangan dan hortikultura. Saat ini, pasokan pangan dan hortikultura sangat terbatas, dan dijual di pasar dengan harga yang tinggi dalam kondisi tertentu.
Baca Juga: Kementan Dukung Para Ibu Gunung Kidul Kembangkan Bawang Merah
Hal ini terjadi antara lain disebabkan karena cuaca yang kurang baik, distribusi kurang lancar, maupun gagal panen yang terjadi di Pulau Jawa/Sumatera.
Untuk pasokan kebutuhan internasional, Provinsi Kepri bisa menjadi hub untuk ekspor. Salah satu negara yang berpotensi menjadi pasar produk pertanian Indonesia adalah Singapura, yang setiap harinya membutuhkan 2.500 ton komoditas hortikultura.
Selama ini, Indonesia hanya bisa memasok 6 persen dari total kebutuhan mereka.
Mencermati potensi pasar dan kebijakan pengembangan hortikultura di Propinsi Kepulauan Riau, peluang yang akan dikembangkan melalui kerja sama ini, antara lain budidaya tanaman pangan pokok, membuka lahan pengembangan pertanian hortikultura pada beberapa kawasan unggulan hortikultura, membuka lahan agrobisnis untuk pertanian hortikultura, serta pembangunan industri/pabrik pengolahan produk tanaman hortikultura guna memenuhi permintaan pasar di tingkat domestik, nasional, dan luar negeri.
Kendalikan Inflasi Melalui Peningkatan Produksi Pangan
Selain akselerasi ekspor pertanian, kerja sama antara tiga lembaga ini juga ditujukan untuk pengendalian inflasi. Salah satu ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah peningkatan kapasitas usaha bidang pertanian, khususnya komoditas penyumbang inflasi, seperti beras, cabai, dan bawang.
Keterlibatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, dalam kerja sama ini, diharapkan dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan usaha berskala mikro, kecil, dan menengah, khususnya untuk mendukung pengendalian inflasi, penggunaan layanan keuangan non tunai, dan akses keuangan di sektor pertanian.
Berita Terkait
-
Ketika Uang Tunai Tak Lagi 'Sakti' di Negeri Sendiri? Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Penggunaan Keuangan Digital Meningkat, Volume Transaksi QRIS Tembus Rp1.092 Triliun
-
Ekonomi Global Bakal Melambat di 2026, Bagaimana Kondisi Indonesia?
-
Berkah Libur Panjang, Aliran Modal Asing Masuk ke Indonesia Tembus Rp3,98 Triliun
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan