Suara.com - Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel A. Pangerapan menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa seluruh kegiatan bantuan sosial yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) di Palu adalah kebohongan atau hoaks. Namun, hanya foto kegiatannya saja yang dipublikasi di media sosial yang dikategorikan hoaks.
Samuel membenarkan bahwa kegiatan FPI memberikan bantuan kepada korban gempa di Palu dan Donggala adalah benar. Namun salah satu foto yang diunggah di media sosial oleh salah seorang warganet hingga menyebabkan viral itu ternyata tidak benar alias hoaks.
"Kemenkominfo bukan mengomentari kegiatan apa yang dilalukan FPI, tapi ada yang bikin status captionnya salah tidak sesuai foto. Yang kami sampaikan bahwa gambar yang diunggah di salah satu akun itu hoaks," kata Samuel saat ditemui di Kantor Kemenenterian Kominfo, Rabu (3/10/2018).
Sementara itu, Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan, kronologi awalnya ada salah seorang warganet yang melaporkan akun atas nama Abdul Jalil yang mengunggah foto sekelompok pria menggunakan kaos FPI sedang evakuasi bersama tim BPBD. Menyertai unggahan itu, akun itu menuliskan caption "Gerak cepat relawan FPI evakuasi korban gempa Palu 7,7".
Saat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin Scrolling yang dimiliki Kemenkominfo, didapati bahwa ternyata foto itu diambil pada 2015 silam saat evakuasi bencana longsor di Sukabumi, bukan foto evakuasi bencana gempa di Palu. Sehingga, Kemenkominfo mengeluarkan pengumuman bahwa unggahan itu adalah hoax.
"Jadi ada ketidaksesuaian antara foto dengan captionnya. Namun, banyak orang yang menginterpretasikannya berbeda seperti mengklaim Kemenkominfo menyatakan kegiatan FPI hoax," ungkap Ferdinandus.
Sejak Kemenkominfo mengeluarkan rilis terkait beberapa akun media sosial yang menyebarkan hoax pada Selasa (2/10/2018) siang, ada ribuan pesan dan telepon dari FPI mengklarifikasi pernyataan Kemenkominfo itu. Ferdinandus mengaku, pesan-pesan terus berdatangan meminta dirinya segera melakukan klarifikasi.
"Semenjak siaran pers keluar, saya dapat puluhan ribu notifikasi di media sosial dan telepon sampai hp saya nyaris hang. Tapi tidak masalah, kami bertanggungjawab atas apa hang kami samoaikan di publik," tandasnya.
Baca Juga: Heboh Kolam Renang Berombak Sebelum Gempa, Ini Kata Danlanud
Berita Terkait
-
Ratna Sarumpaet Nangis Minta Maaf Bikin Cerita Palsu Dianiaya
-
Ratna Sarumpaet Akui Dirinya Bukan Korban Penganiayaan
-
70.821 Pengungsi Gempa Palu Butuh Air Bersih dan Obat-obatan
-
Ada Laporan Berita Bohong, Polisi Akan Periksa Ratna Sarumpaet
-
Gempa Palu: Tak Ada Peti Mati, Menpora Minta Keluarga Ardi Ikhlas
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi