Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama-sama instansi terkait dapat menuntaskan penanganan gempa di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah akan selesai dalam tempo dua tahun melalui tiga tahap.
Menjawab pertanyaan wartawan seusai memimpin rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu, Jumat, Jusuf Kalla menyebutkan tiga tahapan itu, mulai dari tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi, dan tahap rekonstruksi.
Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesua (PMI) ini merinci bahwa pada tahap tanggap darurat kira-kira enam bulan.
Setelah itu pemerintah harus membuat barak-barak atau hunian sementara untuk seluruh warga yang kehilangan tempat tinggal. Lalu tahap rehabilitasi atas seluruh bangunan yang rusak, dilanjutkan secara bersamaan dengan rekonstruksi bangunan dan infrastruktur yang ambruk dan rusak.
Menjawab pertanyaan apakah konsep penanganan gempa sama dengan yang berlaku di Lombok, NTB, Jusuf Kalla mengatakan bahwa penanganan bencana alam dan gelombang tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong, berbeda dengan yang terjadi di Lombok, NTB.
"Kalau di Lombok di daerah pedesaan yang kena, ini di perkotaan," katanya didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola yang memegangi mic saat Wapres menjawab pertanyaan wartawan.
Wapres mengatakan di daerah perkotaan, ada daerah yang padat sekali penduduknya sedangkan di Lombok luas sekali lahannya jadi bisa diatur macam-macam peruntukannya.
"Di sini kecil lahannya, karena itu jadi mungkin saja dibangun bertingkat," kata Kalla.
Ia menegaskan pemerintah pasti akan merelokasi bangunan yang rusak parah untuk dipindahkan ke daerah lain.
Baca Juga: Jakarta Diancam Gempa Merusak, Anies akan Bertemu BMKG
"Seperti yang di Balaroa, tak mungkin lagi dibangun di situ," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan