JK Buka Peluang Jalur Diplomatik dengan Israel, PKS: Kemunduran

Suara.com - Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin mengomentari terkait pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memungkinkan adanya hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat Israel harus mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Suhud menilai hal tersebut sebagai suatu kemunduran.

Suhud menjelaskan bahwa upaya mewujudkan perdamaian di Palestina sudah diusahakan sejak dahulu. Namun keinginan tersebut sulit diwujudkan lantaran sikap Israel yang keras kepala.

“Faktor utama tidak adanya perdamaian adalah sikap keras kepala Israel yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Palestina,” kata Suhud kepada Suara.com, Rabu (17/10/2018).

Kemudian Suhud memahami bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas-aktif yang bisa diartikan bahwa Indonesia negara independen yang aktif dalam menjalin persahabatan dan mencipatkan perdamaian dunia.

Namun, hal tersebut bukan berarti Indonesia bisa membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Karena Suhud menjelaskan bahwa Israel saat ini masih menjajah Palestina dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“Di pembukaan UUD 1945 dijelaskan tentang sikap tegas negara Indonesia menentang penjajahan. Dan Israel hingga saat ini masih menjajah Palestina, artinya Israel adalah penjajah, maka Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai negara penjajah,” ujarnya.

Suhud pun menambahkan apabila memang Indonesia tetap memberikan peluang kepada Israel, maka kemungkinan Israel mau memenuhi syarat mengakui Palestina sebagai negara merdeka pun sangat kecil.

“Sangat kecil. Karena jangankan Indonesia, negara-negara besar saja tidak bisa kok memaksa Israel untuk menuruti perdamaian,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kemungkinan Pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel dapat terjadi. Syaratnya bila perdamaian di Palestina sudah terwujud.

Baca Juga: Pengamat: Tak Ada Salah Buka Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Wapres menegaskan Pemerintah Indonesia tetap dalam posisinya mendukung perdamaian di Palestina, sehingga harapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dapat terwujud apabila kesepakatan perdamaian telah terjadi.