Suara.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut, hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), 23 juta masyarakat Indonesia akan menerima sertifikat tanah.
Target tersebut dapat tercapai andai penyerahan sertifikat tanah sebanyak 9 juta pada 2019 dapat tercapai.
Untuk target jangka panjang, Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan, pada 2025, seluruh tanah di Indonesia akan bersertifikat.
Ia menjelaskan, pihaknya akan mendata dan mensertifikatkan tanah secara lengkap, baik kota, kabupaten, maupun provinsi di Indonesia. Menurutnya, pada 2019, beberapa wilayah di Indonesia akan bersertifikat lengkap, seperti Provinsi Bali dan DKI Jakarta.
"Kemudian di samping itu, kita mencoba mensertifikatkan dan mendata lengkap kota-kota, kabupaten-kabupaten, dan provinsi-provinsi. Insya Allah, pada 2019, Provinsi Bali bisa lengkap. Artinya, seluruh tanah di Provinsi Bali sudah akan tercatat pada 2019. DKI, insya Allah, pada 2019, lengkap," ujar Sofyan, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018).
Untuk mencapai target tersebut, Sofyan mengatakan, ada banyak kendala. Misalnya, tidak boleh mengeluarkan sertifikat sebelum membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Kemudian kita terobos BPHTB terutang. Kita tidak ada urusan dengan BPHTB, pokoknya sertifikat kita keluarkan. Kewajiban pemerintah daerah untuk mencari BPHTB," jelasnya.
"Kalau Anda lihat, kita begitu banyak kendala, tapi kita mampu mengatasi," tambah Sofyan.
Lebih jauh ia mengatakan, hingga kini, total ada 126 juta tanah telah resmi tercatat, sementata 51 juta tanah telah memiliki sertifikat.
Baca Juga: ATR/BPN: Master Plan Zonasi Rawan Bencana Palu Selesai November
"Tanah yang resmi tercatat sekitar 126 juta. Yang sudah bersertifikat, sampai hari ini, 51 juta tanah. Tahun ini, 7 juta tanah akan bersertifikat, berarti 68 juta tanah. Tahun depan, ada 9 juta tanah bersertifikat, sehingga tinggal 59 juta lagi. Itu yang akan kita kejar. Mudah- mudahan sampai pada 2025," pungkas Sofyan.
Berita Terkait
-
Mantan Kapolri Era SBY dan Jokowi Jadi Komisaris Utama Bukalapak
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Prabowo-Megawati Asyik Masyuk di Gedung Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
PSI Lampung Siaga Satu Sambut Jokowi, Siapkan Agenda Besar Bareng Relawan Gibran
-
Agenda Keliling Indonesia Jokowi, Pengamat Nilai Ada Target Politik 2029
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Viral TNI Ikut Hadang Massa Mahasiswa saat Demo di Bundaran HI, Kapuspen: Atas Permintaan Polri
-
Bukan untuk Perang, Kenapa Komcad-TNI Dikerahkan Saat Demo Mahasiswa? Ini Kritik Tajam Koalisi Sipil
-
Hari Pertama BTN JAKIM 2026 Meriah, Ribuan Pelari Padati Kawasan GBK
-
Di Balik Narasi 'BBM Non-Subsidi': Mengapa Rakyat Kecil Tetap Tercekik Kenaikan Harga Pertamax?
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI
-
Massa di Sudirman Bubar: Mahasiswa Mundur Pertama, Disusul Kelompok 'Baju Hitam'
-
Mahasiswa Sudah Pergi, Siapa Massa Berbaju Hitam yang Masih Bertahan di Sudirman?