Suara.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut, hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), 23 juta masyarakat Indonesia akan menerima sertifikat tanah.
Target tersebut dapat tercapai andai penyerahan sertifikat tanah sebanyak 9 juta pada 2019 dapat tercapai.
Untuk target jangka panjang, Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan, pada 2025, seluruh tanah di Indonesia akan bersertifikat.
Ia menjelaskan, pihaknya akan mendata dan mensertifikatkan tanah secara lengkap, baik kota, kabupaten, maupun provinsi di Indonesia. Menurutnya, pada 2019, beberapa wilayah di Indonesia akan bersertifikat lengkap, seperti Provinsi Bali dan DKI Jakarta.
"Kemudian di samping itu, kita mencoba mensertifikatkan dan mendata lengkap kota-kota, kabupaten-kabupaten, dan provinsi-provinsi. Insya Allah, pada 2019, Provinsi Bali bisa lengkap. Artinya, seluruh tanah di Provinsi Bali sudah akan tercatat pada 2019. DKI, insya Allah, pada 2019, lengkap," ujar Sofyan, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018).
Untuk mencapai target tersebut, Sofyan mengatakan, ada banyak kendala. Misalnya, tidak boleh mengeluarkan sertifikat sebelum membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Kemudian kita terobos BPHTB terutang. Kita tidak ada urusan dengan BPHTB, pokoknya sertifikat kita keluarkan. Kewajiban pemerintah daerah untuk mencari BPHTB," jelasnya.
"Kalau Anda lihat, kita begitu banyak kendala, tapi kita mampu mengatasi," tambah Sofyan.
Lebih jauh ia mengatakan, hingga kini, total ada 126 juta tanah telah resmi tercatat, sementata 51 juta tanah telah memiliki sertifikat.
Baca Juga: ATR/BPN: Master Plan Zonasi Rawan Bencana Palu Selesai November
"Tanah yang resmi tercatat sekitar 126 juta. Yang sudah bersertifikat, sampai hari ini, 51 juta tanah. Tahun ini, 7 juta tanah akan bersertifikat, berarti 68 juta tanah. Tahun depan, ada 9 juta tanah bersertifikat, sehingga tinggal 59 juta lagi. Itu yang akan kita kejar. Mudah- mudahan sampai pada 2025," pungkas Sofyan.
Berita Terkait
-
PSI Tegaskan Posisi: Tetap Pro-Jokowi dan Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Fakta Sebenarnya di Balik Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu
-
Polda Metro Jaya Tetapkan 8 Tersangka dalam Kasus Ijazah Jokowi
-
Polda Metro Jaya Gelar Perkara Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo Cs Jadi Tersangka?
-
Sayembara Logo Projo Ramai Antusias dari Warganet, Hasilnya di Luar Dugaan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional