Suara.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut, hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), 23 juta masyarakat Indonesia akan menerima sertifikat tanah.
Target tersebut dapat tercapai andai penyerahan sertifikat tanah sebanyak 9 juta pada 2019 dapat tercapai.
Untuk target jangka panjang, Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan, pada 2025, seluruh tanah di Indonesia akan bersertifikat.
Ia menjelaskan, pihaknya akan mendata dan mensertifikatkan tanah secara lengkap, baik kota, kabupaten, maupun provinsi di Indonesia. Menurutnya, pada 2019, beberapa wilayah di Indonesia akan bersertifikat lengkap, seperti Provinsi Bali dan DKI Jakarta.
"Kemudian di samping itu, kita mencoba mensertifikatkan dan mendata lengkap kota-kota, kabupaten-kabupaten, dan provinsi-provinsi. Insya Allah, pada 2019, Provinsi Bali bisa lengkap. Artinya, seluruh tanah di Provinsi Bali sudah akan tercatat pada 2019. DKI, insya Allah, pada 2019, lengkap," ujar Sofyan, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018).
Untuk mencapai target tersebut, Sofyan mengatakan, ada banyak kendala. Misalnya, tidak boleh mengeluarkan sertifikat sebelum membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Kemudian kita terobos BPHTB terutang. Kita tidak ada urusan dengan BPHTB, pokoknya sertifikat kita keluarkan. Kewajiban pemerintah daerah untuk mencari BPHTB," jelasnya.
"Kalau Anda lihat, kita begitu banyak kendala, tapi kita mampu mengatasi," tambah Sofyan.
Lebih jauh ia mengatakan, hingga kini, total ada 126 juta tanah telah resmi tercatat, sementata 51 juta tanah telah memiliki sertifikat.
Baca Juga: ATR/BPN: Master Plan Zonasi Rawan Bencana Palu Selesai November
"Tanah yang resmi tercatat sekitar 126 juta. Yang sudah bersertifikat, sampai hari ini, 51 juta tanah. Tahun ini, 7 juta tanah akan bersertifikat, berarti 68 juta tanah. Tahun depan, ada 9 juta tanah bersertifikat, sehingga tinggal 59 juta lagi. Itu yang akan kita kejar. Mudah- mudahan sampai pada 2025," pungkas Sofyan.
Berita Terkait
-
Reaksi PDIP soal Jokowi Temui Prabowo: Kami Yakin Presiden Atasi Masalah Bangsa Tanpa 'Cawe-cawe'
-
Jokowi Tak Boleh Kena Panas Saat HUT ke-80 TNI, Sakit Apa Sebenarnya?
-
Rocky Gerung Soroti Pertemuan Jokowi dan Abu Bakar BaHasyir, Sebut Ada Sinyal Tersembunyi
-
Misteri 2 Jam Pembicaraan 4 Mata di Kertanegara, Jokowi Beri 'Masukan Rahasia' ke Prabowo
-
Jokowi 'Turun Gunung'? Pertemuan dengan PSI di Bali Jadi Sorotan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Ketua GIPI Kritik RUU Kepariwisataan: Pemerintah Tak Pernah Anggap Penting Pariwisata
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!