Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membenarkan isi surat edaran dengan nomor 05/D/EDR/DPP-PKS/2018 tentang optimalisasi anggota legislatif DPR RI dari PKS untuk mengkampanyekan Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno.
Hidayat mengatakan alasan untuk mengoptimalkan kampanye hanya untuk Sandiaga karena mantan Wagub DKI Jakarta itu dinilai lebih aktif dalam berkampanye ketimbang Calon Presiden Prabowo Subianto.
"Kan faktanya sekarang ini yang selalu turun ke lapangan kan selalu dengan Pak Sandiaga. Pak Sandiaga lagi banyak turun," kata Hidayat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Akan tetapi di sisi lain, Hidayat menegaskan bahwa pengoptimalan kampanye tersebut sebenarnya bukan hanya untuk Sandiaga saja. Hal serupa pun akan dilakukan PKS apabila Prabowo nantinya telah memiliki jadwal agenda kampanye.
"Pastilah juga nanti akan komunikasi dengan Pak Sohibul Iman sebagai presiden partai atau bahkan dengan Pak Salim sebagai ketua majelis syuro, pasti ada komunikasi itu," ujarnya.
Dalam surat tersebut pun ditulis adanya upaya memaksimalkan kampanye untuk Sandiaga Uno guna mendapatkan coattail effect kepada partai.
Akan tetapi Hidayat membantahnya karena selama perjalanannya, PKS tidak pernah membiasakan diri untuk mencuri coattail effect dari pasangan Capres-Cawapres yang diusungnya.
"Kami PKS, tidak membasiskan pilihan politik kami pada kemungkinan mendapat coat tail effect. Kami selama ini membasiskan diri pada kemampuan mesin partai, soliditas partai, dan kinerja partai dan anggotanya," pungkasnya.
Untuk diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI untuk mengoptimalkan kampanye Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno di daerah pemilihannya masing-masing. Hal itu bertujuan untuk membangun coat tail effect kepada partai.
Baca Juga: Fadli Zon Tak Hadir, Sidang Ahmad Dhani Ditunda Pekan Depan
Surat itu ditandatangani langsung oleh Presiden PKS Sohibul Iman pada 17 September 2018. Dalam suratnya, seluruh Anggota Fraksi PKS diminta untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menginisiasi dan mengoptimalkan kampanye Sandiaga Uno.
Setiap anggota Fraksi PKS DPR RI juga diminta untuk berkoordinasi terkait jadwal kampanye dengan TPP Pusat melalui penanggung jawab kepada Mardani Ali Sera selaku Direktur Pencapresan dan Penokohan TPP Pusat dan Irfan Aulia selaku Sekretaris Direktur Pencapresan dan Penokohan TPP Pusat.
Berita Terkait
-
Beredar Surat PKS Arahkan Optimalisasi Kampanye untuk Sandiaga
-
Soal Wacana Dana Kelurahan Jokowi, PKS Tuntut Adanya Payung Hukum
-
Panggilan Kedua, Polisi Berharap Presiden PKS Kooperatif
-
PKS Komentari Pesan Jokowi Soal Politik Kebohongan
-
JK Buka Peluang Jalur Diplomatik dengan Israel, PKS: Kemunduran
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK