Suara.com - Majelis Ulama Indonesia mengaku tak mempermasalahkan jika Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) hanya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di masyarakat karena buntut aksi anggota Banser NU yang membakar bendera berkalimat tauhid.
Terkait hal ini, Wakil Ketua MUI Didin Hafiduddin menilai sah-sah saja jika GP Ansor menolak permintaan maaf atas aksi pembakaran bendera yang disebut-sebut milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Sebenarnya sah-sah saja, asalkan ada permohonan maaf. Bahwa ada keyakinan yang berbeda, kalau ada pihaknya yang berbeda dengan yang lain," kata Didin di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).
Didin menilai sudah menjadi hal lumrah bila ada perbedaan pendapat menyusul insiden pembakaran bendera tersebut. Namun, kata dia, dampak pembakaran atribut itu memang memicu kegaduhan di masyarakat.
"Pada intinya kan itu yang sebenarnya, itu yang menyebabkan kegaduhan, selanjutnya kebencian satu dengan yang lain," kata dia.
Sebelumnya, MUI meminta Banser NU meminta maaf karena telah membakar bendera hitam bertuliskan kalimat 'Tauhid' yang kekinian diklaim GP Ansor sebagai bendera HTI. MUI menilai pambakaran bendera tersebut telah menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam.
Kendati begitu, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas justru menolak meminta maaf atas insiden pembakaran bendera hitam berkalimat tauhid. Yaqut justru hanya meminta maaf kepada masyarakat timbulkan kegaduhan terkait ulah oknum Banser NU yang membakar bendera itu
"Kita minta maaf atas kegaduhan itu, bukan karena pembakaran bendera HTI," kata Yaqut saat konferensi pers di Kantor PP GP Anshor, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, siang tadi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?