Suara.com - Majelis Ulama Indonesia mengaku tak mempermasalahkan jika Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) hanya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di masyarakat karena buntut aksi anggota Banser NU yang membakar bendera berkalimat tauhid.
Terkait hal ini, Wakil Ketua MUI Didin Hafiduddin menilai sah-sah saja jika GP Ansor menolak permintaan maaf atas aksi pembakaran bendera yang disebut-sebut milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Sebenarnya sah-sah saja, asalkan ada permohonan maaf. Bahwa ada keyakinan yang berbeda, kalau ada pihaknya yang berbeda dengan yang lain," kata Didin di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).
Didin menilai sudah menjadi hal lumrah bila ada perbedaan pendapat menyusul insiden pembakaran bendera tersebut. Namun, kata dia, dampak pembakaran atribut itu memang memicu kegaduhan di masyarakat.
"Pada intinya kan itu yang sebenarnya, itu yang menyebabkan kegaduhan, selanjutnya kebencian satu dengan yang lain," kata dia.
Sebelumnya, MUI meminta Banser NU meminta maaf karena telah membakar bendera hitam bertuliskan kalimat 'Tauhid' yang kekinian diklaim GP Ansor sebagai bendera HTI. MUI menilai pambakaran bendera tersebut telah menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam.
Kendati begitu, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas justru menolak meminta maaf atas insiden pembakaran bendera hitam berkalimat tauhid. Yaqut justru hanya meminta maaf kepada masyarakat timbulkan kegaduhan terkait ulah oknum Banser NU yang membakar bendera itu
"Kita minta maaf atas kegaduhan itu, bukan karena pembakaran bendera HTI," kata Yaqut saat konferensi pers di Kantor PP GP Anshor, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, siang tadi.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Mendagri Sambut Kunjungan CIO Danantara, Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
-
Nasib 7 Pekerja Freeport Tertimbun Longsor: Titik Terang Belum Juga Muncul, Komunikasi Terputus!
-
Kronologi Sadis Penculikan Kacab Bank BUMN: Kopda FH Sempat Ancam Lepas Korban Gegara Hal Ini!
-
Setelah Bikin Blunder, KPU Minta Maaf karena Aturan Rahasia Ijazah Capres
-
Uang Pengembalian Khalid Basalamah Berubah Jadi Sitaan Korupsi Kuota Haji? KPK: Nanti Kami Jelaskan
-
Gen Z Pemilik Second Account Ketar-ketir! Komdigi Kaji Usulan 1 Orang 1 Akun Medsos
-
Didukung Senior dan Mayoritas DPW, Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Maju Jadi Caketum PPP