Suara.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan Ady Muzadi meminta semua pihak untuk menahan diri menyikapi perkembangan kasus pembakaran bendera tauhid oleh Banser NU saat memperingati Hari Santri Nasional di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (22/10). Pihak yang tersinggung harus menahan diri.
Ia pun mengapresiasi pemerintah yang sesegera mungkin memberikan respon, melakukan aksi cepat tanggap, dan langsung melokalisir permasalahan ini agar tidak meluas.
"Semua pihak harus memperkecil dampak yang timbul dengan melakukan pengendalian isu menyikapi pembakaran bendera tauhid tersebut," kata Ady, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (25/10/2018) malam.
Dia berharap pihak berwajib dapat melakukan penanganan secara efektif. Ady Muzadi atau yang kerap disapa Bang Ady ini kembali berharap ke depan, segala sesuatunya dapat berjalan kondusif.
"Jika komitmen kita adalah persatuan dan kesatuan bangsa maka janganlah sibuk membela kelompok sendiri sambil menyerang kelompok lainnya," harap calon wakil rakyat untuk daerah pemilihan (dapi) 2 DKI Jakarta ini.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengimbau masyarakat tidak marah dan melakukan aksi demonstrasi terkait kasus pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid itu.
"Kalau saya bilang selesaikan dengan cara hukum yang berlaku di negara ini, jangan sampai setiap kelompok buat dalil hukum masing-masing kemudian berujung pada aksi demonstrasi yang justru membuat rugi negara," kata Wiranto di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis.
Ia pun meminta masyarakat untuk mempercayakan kasus pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat kepada hukum, yakni kepolisian. Wiranto juga mengajak semua pihak untuk menjaga suasana damai menjelang Pemilu 2019.
"Memang pasti ada kesalahan, baik di sengaja atau tidak, mari kita jaga suasana tenang jelang Pemilu, kemarin kita berhasil sewaktu pilkada, Asian Games hingga Asian Paragames. Mari diselesaikan secara Islami, tenang, kalau dalam Islam ada istilah ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan semangat tabayyun mencari kebenaran melalui hukum yang berlaku di negeri ini," harapnya. (Antara)
Baca Juga: Bendera Kalimat Tauhid Dibakar, Ma'ruf: Serahkan Pada Kepolisian
Berita Terkait
-
Bendera Kalimat Tauhid Dibakar, Ma'ruf: Serahkan Pada Kepolisian
-
Buntut Cuitan di Medsos, Eks Jubir HTI Resmi Dipolisikan
-
Wiranto Ajak Masyarakat Tabayyun dan Tak Aksi Bela Tauhid Besok
-
Akhirnya Ma'ruf Amin Komentar soal Pembakaran Bendera Tauhid
-
Kritik Wiranto, Eggi Sudjana: Anda Menteri, Bukan Jubir Banser
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung