Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono angkat bicara terkait aksi bela tauhid yang digelar massa di sejumlah daerah di Indonesia. Dave menilai aksi yang diiringi dengan tuntutan pembubaran Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser sarat dengan muatan politik.
Dave mengaku enggan menanggapi lebih jauh tentang wajar atau tidaknya tuntutan tersebut dilayangkan akibat pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang belakangan disebut sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Ya saya pribadi melihat ini ini lebih pada gerakan politiknya, ketimbang niatan tersebut," kata Dave saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).
Terlebih menurut anggota Komisi I DPR RI itu, dalam aksi bela tauhid tersebut sempat diketahui ada salah satu orator ada meneriakan kata 2019 ganti presiden. Hal itu menurutnya jelas menunjukan adanya muatan politiknya.
"Tahu sendiri lah. Kalau misalnya ada disusupi seperti itu pasti arah-arahnya ke sana (politik)," ujar dia.
Diketahui, ribuan massa menggelar aksi bela tauhid di depan Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta pada Jumat (26/10/2018) kemarin. Aksi ini merupakan buntut dari insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan oknum Banser NU saat peringatan Hari Santri Nasioanl Tauhid di Garut, Jawa Barat.
Aksi yang sama juga banyak digelar di sejumlah daerah lain di hari yang sama. Seperti di Pekanbaru, Jambi, Sumatera Barat, Yogyakarta dan beberapa daerah lain.
Berita Terkait
-
Sikapi Insiden Pembakaran Bendera Tauhid, JK Sampaikan Pernyataan
-
Geger Bendera Tauhid, Boni: HTI Goyang NU Guna Dirikan Khilafah
-
Dituduh Anti Islam, Djarot: Wakil Jokowi itu Ulama, Pikir Sendiri
-
Kelelahan Jaga GP Ansor, Satu Banser Meninggal karena Jantung
-
Pengamat: Ada Pengibaran Bendera HTI di Aksi Bela Tauhid
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO