Suara.com - Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya Muhammad Syaugi memutuskan memperpanjang masa evakuasi penumpang pesawat Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT 610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Masa perpanjangan evakuasi ditambah selama tiga hari ke depan dan dikhususkan hanya untuk tim Basarnas.
"Kami memutuskan untuk operasi evakuasi pencarian korban ini kami perpanjang tiga hari khusus untuk tim Basarnas," ujar Syaugi saat konferensi pers di JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (7/11/2018).
Syaugi menjelaskan, keputusan memperpanjang masa evakuasi diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi dan melihat langsung kondisi di lokasi pencarian penumpang dan bodi pesawat. Masa evakusi selama tiga hari itu akan difokuskan untuk pencarian penumpang pesawat.
Dengan jumlah personel yang dimiliki Barsanas saat ini yang berjumlah 220 orang serta 60 penyelam menurutnya sangat cukup untuk melakukan proses evakuasi selama masa perpanjangan tersebut.
"Kita ada 220 tim Basarnas. Penyelam totalnya 60 orang siap sedia setiap saat, 40 dikirim ke sana, 20 standby di sini. Sangat cukup untuk melanjutkan operasi 3 hari ke depan," paparnya.
Selain itu, setelah perpanjangan masa evakuasi, nantinya akan dievaluasi kembali. Adapun yang menjadi tolok ukurnya yakni berdasarkan hasil temuan di lapangan.
"Parameter yang utama adalah korban, kalau kemungkinan masih ada bisa ditemukan di perpanjang. Jadi kalau korban besok tidak dapat, kita tunggu sehari lagi, kalo tidak ada ya kita tutup," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Syaugi juga tak lupa mengucapkan rasa terima kasih dan mengapresiasi pihak-pihak terkait yang turut membantu proses evakuasi penumpang dan badan pesawat Lion Air PK-LQT selama sepuluh hari ini.
"Selain tim Basarnas potensi-potensi SAR TNI, Polri, Pertamina, Bakamla, Bea Cukai, KPLP, Polair dan relawan-relawan kami ucapkan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang tinggi. Sehingga sampai hari ini kita bisa mengevakuasi korban sejumlah 186 kantong jenazah," imbuh Syaugi.
Baca Juga: 4 Jam Digarap Imigrasi, Maria Ozawa: Aku Dituduh Buat Hal Buruk
Berita Terkait
-
Dua Bayi Korban Lion Air JT 610 Belum Terungkap Identitasnya
-
Update Lion Air JT 610, Tim Penyelam Kesulitan Angkat Kokpit
-
Hari Ini Serpihan Kokpit Diangkat, Tim Berharap Ada CVR Lion Air
-
Bagian Turbin Pesawat Lion Air PK-LQP Kembali Ditemukan
-
Hari Ini Basarnas Putuskan Kelanjutan Evakuasi Korban Lion Air
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional