Kubu Prabowo Sebut Ada yang Mau Menghancurkan Rizieq Shihab

Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade ikut mengomentari pernyataan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi yang menyatakan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab tidak bersalah.

Andre mengatakan pemeriksaan Rizieq oleh kepolisian Arab Saudi karena pemasangan bendera berkalimat tauhid di depan rumahnya. Ia menduga pemasangan bendera tersebut dilakukan oleh pihak yang ingin mengganggu nama baik Rizieq. 

"Jelas ini ada kesengajaan pihak tertentu agar nama Habib Rizieq hancur karena ditangkap oleh kepolisian Arab Saudi, tapi ternyata Dubes Arab Saudi untuk Indonesia apa yang terjadi tidak ada masalah dan Habib Rizieq tidak membuat kegiatan kriminal atau melanggar hukum di Arab," kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/11/2018).

Menurut Andre, Rizieq menjadi korban fitnah atas pemasangan bendera berkalimat tauhid di tembok depan rumahnya di Mekkah, Arab Saudi. Pasalnya, mendengar keterangan dari Osama, bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid yang terpasang di kediaman Habib Rizieq tidak bermasalah. 

Bahkan Andre pun meyakini Habib Rizieq hanya dimintai keterangan soal bendera tersebut dan diperbolehkan kembali pulang ke rumah tanpa ada sanksi apapun. 

Oleh sebab itu Andre menduga pemasangan bendera tauhid itu ada kaitannya dengan Pilpres 2019. 

"Ada yang sengaja ingin hancurkan Habib Rizieq jelang Pilpres 2019, sungguh ini fitnah yang sangat keji," ujarnya.

Menurut Andre, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia sudah menjelaskan bahwa Rizieq tidak bersalah, maka Andre meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk segera menjelaskan kepada publik apa sebenarnya yang dialami Habib Rizieq. 

"Harus segera menjelaskan, kenapa bisa terjadi seperti ini dan yang memberikan klarifikasi Habib Rizieq tidak ada masalah hukum dan tidak melakukan kegiatan melanggar hukum justru Dubes Saudi untuk Indonesia, bukan Dubes kita di Saudi," pungkasnya.

Baca Juga: Unit Pengendalian Gratifikasi Wujudkan DPR Bebas KKN