Suara.com - Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak mempermasalahkan pemasangan stiker iklan Jokowi - Maruf Amin di sebuah angkutan kota atau angkot Lebak. Dishub Lebak mengatakan iklan angkot itu melanggar kampanye.
Selain itu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor.
“Jadi dalam waktu dekat kami bersama Bawaslu akan melakukan penertiban angkutan umum yang terpasang stiker caleg maupun capres,” kata Kepala Dishub Lebak Sumardi, Kamis (15/11/2018).
Selain itu pemasangan iklan itu juga melanggar Peraturan Menteri nomor 439 tahun 1976 tentang penggunaan kaca pada kendaraan bermotor dengan batasan 60 persen cahaya dan 40 persen kegelapan.
“Sebelum penertiban saya minta ketua Bawaslu bersurat resmi. Berdasarkan surat resmi tersebut kami akan bersurat kepada stakeholder angkutan umum Kabupaten Lebak untuk menertibkan secara mandiri,” katanya.
Sumardi menjelaskan penertiban secara mandiri merupakan peringatan pertama sekaligus salah satu cara untuk mensosialisasikan peraturan dan larangan ini.
“Pertama mungkin akan kita sosilaisasikan terlebih dahulu, setiap kendaraan yang kedapatan terpasang hal yang dilarang akan diberikan batas waktu beberapa hari. Kalau tidak menhindahkan akan kita nyatakan tak layak operasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, DPC PDIP Boyolali, Jawa Tengah mencopot alat peraga kampanye bergambar Calon Presiden nomor urut 1 Jokowi yang memakai mahkota bak raja. Dalam poster tersebut, Capres Jokowi memakai kostum tradisional Jawa dengan mahkota di kepala. Berlatar warna merah, APK dilengkapi dengan logo PDIP dan kalimat ”Ayo Kita Bekerja untuk Rakyat”.
Poster itu terpasang di Kecamatan Ngemplak, APK dipasang di sejumlah pohon di kawasan pinggir pagar Bandara Adi Soemarmo. APK juga terlihat di pagar bandara. Perhitungan Solopos, ada sekitar empat APK bergambar sama dipasang secara berjajar. (BantenHits.com/Jaringan Suara.com)
Baca Juga: Kampanye Pakai Mobil Tangki, Nafa Urbach 1 Jam Diperiksa Bawaslu
Berita Terkait
-
Heboh Politik Genderuwo, Nih Sosok Gaibnya Biar Milenial Tahu
-
Jokowi Sampaikan Solusi untuk Meredam Konflik Palestina - Israel
-
Bicara di KTT ASEAN, Jokowi Ajak AS Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi
-
Jokowi Minta AS Dukung Krisis Rakhine State
-
Di KTT ASEAN - India, Jokowi: Laut yang Aman, Common Destiny Kita
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
-
Munculnya Grup WhatsApp KPR-Depok hingga Pasukan Revolusi Jolly Roger Sebelum Aksi Demo Agustus 2025
-
KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
Terkini
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
-
KPK Minta Menag Nasaruddin Umar Klarifikasi Jet Pribadi OSO: Jangan Tunggu Dipanggil
-
Munculnya Grup WhatsApp KPR-Depok hingga Pasukan Revolusi Jolly Roger Sebelum Aksi Demo Agustus 2025
-
Latih Operator Dinsos Cara Reaktivasi BPJS PBI, Kemensos Pastikan Pengajuan Bisa Sehari Selesai
-
Respons Teror ke Ketua BEM UGM, Mensesneg: Kritik Sah Saja, Tapi Kedepankan Adab Ketimuran
-
Golkar Dukung Penuh Diplomasi 'Mengalir Tak Hanyut' Prabowo di AS
-
KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi
-
Bukan Soal Beda Pendapat, Menkes Ungkap Alasan dr. Piprim Dipecat
-
1,7 Juta KPM Daerah Bencana Sumatra Terima Bansos
-
Gaya Prabowo Hadapi Konglomerat Berbeda dengan Jokowi: Tertutup, Berbasis Data Satgas