Suara.com - Kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketuai Romahurmuziy alias Romy angkat bicara terkait keputusan PPP Muktamar Jakarta yang mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Keputusan tersebut justru bertentangan dengan keputusan PPP yang lebih dulu mendukung pasangan Capres dan Cawapres Jokowi – Ma’ruf Amin.
Sekretaris Jenderal PPP kubu Romi, Asrul Sani menyebut Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III yang digelar PPP kubu Humphrey Djemat itu ilegal dan hanya untuk mencari perhatian.
"Sama sekali tidak bisa disebut Mukernas, karena mereka tidak punya legal standing untuk bikin kegiatan mengatasnamakan DPP PPP. Tidak satupun sandaran yang bisa mereka pergunakan," kata Asrul kepada wartawan, Jumat (16/11/2018).
Asrul kemudian menilai Mukernas III PPP Muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Humphrey hanya untuk mencai perhatian publikm khususnya media.
Selain itu Asrul menuding pembahasan terkait pilpres yang dimasukan dalam agenda Mukernas tersebut tidak lain juga untuk mencari perhatian dari pasangan capres dan cawapres peserta Pilpres 2019.
"Apa yang kemarin dilakukan sekelompok orang PPP di bawah pimpinan Humphrey Djemat itu tidak ubahnya hanya kumpul-kumpul untuk cari perhatian dari media,” kata dia.
“Dan karena membicarakan soal pilpres juga, maka sekaligus mencari perhatian barangkali nanti ada Timses Jokowi - Ma'ruf Amin atau Prabowo - Sandiaga Uno yang mau mendekat," Asrul menambahkan.
Terkait ini kubu PPP Muktamar Pondok Gede yang dipimpin oleh Romi, kata Asrul, akan segera mengambil tindakan hukum. Ia menyebut kubu Humphrey kerap membuat masalah.
"Mereka sudah berkali-kali bikin ulah dengan memalsukan kop surat, stempel, membohongi publik dengan menyatakan sebagai DPP PPP, maka kesabaran kami sdh habis. Kami akan ambil tindakan hukum secara pidana," pungkasnya.
Baca Juga: Kantongi Rp 58,4 Triliun, Inalum Siap Beli Saham Freeport
Berita Terkait
-
Dilecehkan Justru Dipenjara, Baiq Nuril Kirim Surat ke Jokowi
-
4 Kritik Keluarga Cendana ke Jokowi, dari Utang Sampai Cangkul
-
Tim Jokowi Sebut Prabowo - Sandiaga Penuh Pencitraan dan Blunder
-
Ajak Islah PPP Kubu Jokowi, PPP Kubu Prabowo: Dibalas Air Tuba
-
Paket Kebijakan Jokowi untuk Pancing Modal Asing
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu