Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan para kader untuk tetap bekerja keras dan kompak, jangan terlena dengan hasil survei yang menyimpulkan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu 2019.
"Kader PDIP tidak boleh lengah dengan hasil survei. Meskipun hasil survei tidak salah, tapi jangan langsung dijadikan patokan. Kader PDIP harus tetap bekerja keras dan kompak," katanya di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (17/11/2018) seperti dikutip dari Antara.
Hasto mengatakan hal itu di hadapan pengurus dan kader PDI Perjuangan Cabang Kabupaten Indramayu pada Rapat Kerja Pemenangan Pileg dan Pipres 2019 oleh DPC PDIP Indramayu dalam rangkaian Safari Kebangsaan.
Menurut Hasto, berdasarkan hasil survei terbaru dari beberapa lembaga survei menyimpulkan bahwa elektabilitas PDIP mencapai angka 29,9 persen.
Hasto juga mengingatkan kader di semua tingkatan harus kompak. Kata dia, tidak boleh ada kader yang berselisih paham dalam melakukan perjuangan, termasuk dalam upaya meraih kursi dan memenangi Pilpres 2019.
"Sejatinya satu saudara perjuangan, satu saudara seideologi," kata Hasto.
Sebagai partai politik, kata dia, harus bisa menjadi satu kesatuan gerak, yakni memenangkan PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 dan Joko Widodo/K.H. Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Menurut Hasto, hal itu juga sesuai dengan amanah lima butir isi perintah harian dari Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Perintah harian menegaskan kembali bahwa partai tidak boleh ada keraguan mana lebih penting pileg atau pilpres. Dua-duanya penting bagai kepingan mata uang," ungkap Hasto.
Baca Juga: Dedikasi Senggigi Sunset Jazz 2018 untuk Kebangkitan Lombok
Karena itu, Hasto mengatakan bahwa kerja kepartaian harus menunjukkan kekompakan partai dari Sabang sampai Merauke.
"Kerja bersama rakyat adalah jati diri PDIP," katanya.
Hasto mendorong para kader menyosialisasikan keberhasilan Presiden Jokowi dalam melakukan pembangunan.
Menurut Hasto, keberhasilan Presiden Jokowi selama 4 tahun pemerintahannya memberikan prestasi luar biasa. Akan tetapi, ada kelompok orang yang masih menganggap itu hal biasa.
Berita Terkait
-
Suporter dan Panitia Soekarno Cup 2025 Bersatu, Donasi Ratusan Juta untuk Korban Bencana Sumatera
-
Hasto PDIP: Bencana Alam Tak Lepas dari Korupsi SDA dan Mafia Kekuasaan
-
Cerita Hasto Pernah Tolak Tawaran Jadi Menteri: Takut Nggak Tahan Godaan
-
Dinilai Sarat Kepentingan Politik, Mantan Jubir KPK Tolak Amnesti untuk Sekjen PDIP
-
Konferda PDIP Jabar, Hasto Tekankan Politik Lingkungan sebagai Jalan Perjuangan
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya