Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia angkat bicara soal seruan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat Buya Gusrizal, yang mengharamkan kaum Muslim memilih partai politik yang menolak peraturan daerah berdasarkan hukum Islam.
Pelarangan MUI Sumbar itu sendiri merupakan respons tas pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie dan sejumlah petinggi partai itu yang menolak perda berbasis agama seperti perda Injil maupun syariah.
Juru Bicara PSI Guntur Romli mengatakan, MUI dan semua pihak harus bisa membedakan antara syariah alias hukum Islam dan perda syariah.
Ia menjelaskan, syariah adalah aturan atau ketetapan langsung dari Tuhan yang bersifat profetik dan kontekstual. Sementara perda syariah adalah aturan yang dibuat manusia.
"Kalau syariah itu langsung dari Allah SWT, tapi perda syariah itu buatan manusia, buatan DPRD dan pemerintah daerah. Jangan menyamakan antara syariah dan perda syariah. Jadi itu dua hal yang harus dibedakan," kata Guntur di Kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
Berkenaan dengan itu, Guntur menegaskan PSI merupakan partai yang memuliakan agana. Adapun menurutnya, PSI hanya tidak menginginkan agama dijadikan sebagai alat politik.
"Soal seruan dari Ketua MUI Sumatera Barat, PSI itu sangat memuliakan agama, melihat agama ingin pada tempatnya, bukan dijadikan sebagai alat bagi politik," imbuhnya.
Lebih lanjut, Guntur menyatakan tidak akan mempersoalkan perbedaan pendapat seperti yang ditunjukkan Ketua MUI Sumbar.
Menurutnya, PSI menyatakan sikap anti-perda syariah sebagai komitmen terhadap antidiskriminasi kelompok tertentu.
Baca Juga: Demokrat Prioritaskan Pileg 2019 Ketimbang Kampanyekan Prabowo
"Karena apa yang disampaikan PSI itu berdasarkan temuan-temuan dan penelitian yang sudah ada. Tapi kalau ada yang berbeda pendapat silakan, kami tidak akan mempersoalkan hal itu," pungkasnya.
Untuk diketahui, Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal, melalui akun media sosial Facebook milik pribadinya menyerukan umat Islam haram memilih partai politik dan pemimpin yang diusung oleh partai yang menolak perda syariah.
"Bila berita itu benar adanya, maka dengan berserah diri kepada Allah SWT, saya Gusrizal Gazahar menyatakan kepada seluruh umat Islam di negeri ini khususnya di Ranah Minang: haram hukumnya memilih partai dan siapa pun yang diusung oleh partai tersebut.”
Berita Terkait
-
Dapat Perlakuan Tak Adil, Grace Natalie Sambangi Komnas Perempuan
-
Foto Setengah Telanjang Ketua PSI Grace Natalie, Ternyata Hoaks
-
PSI Anti Perda Agama, Kubu Prabowo: yang Begitu Cuma PKI
-
Tolak Perda Injil dan Syariah, PSI Bantah Berideologi Anti Agama
-
FPI: Berpaham Sesat Sepilis, PSI Bisa Dibubarkan
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!
-
Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura
-
Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!
-
Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan
-
Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?
-
Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka
-
Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang
-
Duet 'Indonesia Emas 2045' dan 'India Maju 2047', PM Narendra Modi: Kita Mitra Alami