Suara.com - Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan) Syaiful Arif menilai, pendidikan wawasan kebangsaan harus kembali diberikan kepada para aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu dipicu atas hasil survei Alvara Research Center yang menemukan 19,4 persen ASN alias PNS anti-Pancasila.
Arif menjelaskan, 19,4 persen bukanlah angka yang sedikit untuk jumlah ASN anti-Pancasila. Apalagi, survei itu diadakan di 6 kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar.
Selain itu, kata dia, ASN merupakan bagian aktor kenegaraan yang semestinya ikut mendukung dasar negara Pancasila.
“Ketika diminta memilih antara Islam atau Pancasila sebagai dasar negara, 19 persen ASN ini ternyata lebih memilih Islam sebagai dasar negara,” kata Arif dalam keterangan tertulis, Selasa (20/11/2018).
Dengan adanya temuan tersebut, Arif menilai seharusnya pemerintah kembali mengadakan program penguatan Pancasila.
Bukan hanya untuk ASN, melainkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ia menuturkan, pemerintah sempat memunyai Indonesia sempat memiliki program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Namun, sejak Orde Baru runtuh, yakni 1998, program tersebut dihapuskan.
“Setelah P4 dihapus, praktis tak lagi ada program penguatan Pancasila secara tersistematis, struktural, dan massif,” jelasnya.
Selain itu, Arif menjelaskan pendidikan wawasan soal kebangsaan bisa disertai dengan keagamaan agar menjadi solusi terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila.
Baca Juga: Sukses Gantikan Ismed, Teco Angkat Topi Buat Bule
“Penguatan Pancasila melalui wawasan keislaman moderat menjadi solusi yang tak bisa ditolak, jika ingin mengembalikan kembali kalangan terpapar radikalisme, ke pangkuan kesadaran berkebangsaan,” tuturnya.
Terakhir, Arif meminta adanya penelitian mendalam kepada 19 persen ASN yang mengaku anti-Pancasila tersebut. Menurutnya mereka itu harus dibina agar pemikirannya bisa kembali kepada Pancasila.
“Jika tidak, mereka akan menjadi duri dalam daging lembaga kenegaraan, mengingat sebagai pegawai negeri yang hidup dari APBN, justru menolak dasar negara nasional,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Cekcok Rebutan Lapak Mangkal, Sopir Angkot di Tanah Abang Bakar Teman Sendiri Hidup-hidup
-
Agar MBG Tak Berhenti Usai Ganti Presiden, APPMBGI Dorong Payung Hukun Setingkat UU
-
Maling Motor di Tanjung Duren Diamuk Warga saat Kepergok Beraksi, Tangan Diikat Kepala Diinjak!
-
Belajar dari Kasus Daycare Little Aresha, KPAI: Ortu Wajib Cek Izin dan Latar Belakang Pengasuh!
-
BNI Pastikan Koperasi Swadharma Berdiri Sendiri di Luar Struktur Bank
-
BRIN dan Wanadri Siapkan Misi Selamatkan Terumbu Karang Pulau Buru yang Hancur Akibat Bom Ikan
-
Belajar dari Kasus Little Aresha, Ini 3 Cara Cek Legalitas Daycare dan PAUD Agar Anak Aman
-
Kebakaran Maut di Lubang Buaya: Wanita 53 Tahun Pengidap Stroke Tewas Terjebak Dalam Rumah
-
Gus Ipul: Persiapan Muktamar NU Terus Berjalan, Tim Panel Tuntaskan SK Sebelum Agustus
-
Niat Lindungi Anak dari Amukan Ibu, Anggota TNI Berpangkat Peltu Malah Dikeroyok di Stasiun Depok