19 Persen PNS Anti Pancasila, Ini Usul ID-Republikan

Suara.com - Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan) Syaiful Arif menilai, pendidikan wawasan kebangsaan harus kembali diberikan kepada para aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu dipicu atas hasil survei Alvara Research Center yang menemukan 19,4 persen ASN alias PNS anti-Pancasila.

Arif menjelaskan, 19,4 persen bukanlah angka yang sedikit untuk jumlah ASN anti-Pancasila. Apalagi, survei itu diadakan di 6 kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar.

Selain itu, kata dia, ASN merupakan bagian aktor kenegaraan yang semestinya ikut mendukung dasar negara Pancasila.

“Ketika diminta memilih antara Islam atau Pancasila sebagai dasar negara, 19 persen ASN ini ternyata lebih memilih Islam sebagai dasar negara,” kata Arif dalam keterangan tertulis, Selasa (20/11/2018).

Dengan adanya temuan tersebut, Arif menilai seharusnya pemerintah kembali mengadakan program penguatan Pancasila.

Bukan hanya untuk ASN, melainkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ia menuturkan, pemerintah sempat memunyai Indonesia sempat memiliki program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Namun, sejak Orde Baru runtuh, yakni  1998, program tersebut dihapuskan.

“Setelah P4 dihapus, praktis tak lagi ada program penguatan Pancasila secara tersistematis, struktural, dan massif,” jelasnya.

Selain itu, Arif menjelaskan pendidikan wawasan soal kebangsaan bisa disertai dengan keagamaan agar menjadi solusi terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila.

Baca Juga: Sukses Gantikan Ismed, Teco Angkat Topi Buat Bule

“Penguatan Pancasila melalui wawasan keislaman moderat menjadi solusi yang tak bisa ditolak, jika ingin mengembalikan kembali kalangan terpapar radikalisme, ke pangkuan kesadaran berkebangsaan,” tuturnya.

Terakhir, Arif meminta adanya penelitian mendalam kepada 19 persen ASN yang mengaku anti-Pancasila tersebut. Menurutnya mereka itu harus dibina agar pemikirannya bisa kembali kepada Pancasila. 

“Jika tidak, mereka akan menjadi duri dalam daging lembaga kenegaraan, mengingat sebagai pegawai negeri yang hidup dari APBN, justru menolak dasar negara nasional,” pungkasnya.