Suara.com - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla akan mengundang petinggi kantor pemerintah dengan masjid yang diduga terpapar paham radikal. Ini terkait paparan Badan Intelijen Negara (BIN) telah mendapatkan laporan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) NU bahwa berdasarkan survei ada 50 penceramah di 41 masjid lingkungan pemerintah terpapar radikal.
Survei tersebut mengungkapkan sedikitnya 41 dari 100 masjid milik kantor pemerintah terindikasi radikal yang disebarkan melalui setiap ceramahnya. Dari 41 masjid tersebut, sebanyak 17 di antaranya masuk dalam kategori radikal tinggi, 17 lainnya radikal sedang, dan tujuh masjid berkategori radikal rendah.
"Segera diundang, bukan panggil, ya, kami akan undang nanti masjid-masjid pemerintah untuk kontrol, mengevaluasi, dan memperbaiki," kata Wapres Jusuf Kalla usai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DMI di Jakarta, Minggu (25/11/2018).
Dugaan masjid-masjid di kantor pemerintah yang terpapar paham radikal itu disebabkan oleh kepengurusan masijd yang tidak dipegang langsung oleh pejabat tinggi kantor tersebut.
"Jadi, yang salah itu umumnya, masjid-masjid pemerintah itu diurus oleh pegawai-pegawai yang di bawah sehingga sulit, tidak ada kontrolnya," katanya.
Wapres akan meminta pimpinan kantor pemerintah dengan masjid terduga radikal untuk menunjuk pejabat di lingkungan kantornya yang berpendidikan tinggi dan memahami agama dengan baik.
"Sekarang, kami minta betul pengurus masjid yang diketuai oleh pejabat yang lebih tinggi, yang memahami keagamaan, sehingga bisa tersaring sistemnya itu," katanya.
Terkait dengan masjid terpapar paham radikal, Wapres mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi daftar masjid tersebut dan telah membawa persoalan itu dalam rapat internal DMI. Salah satu upaya untuk mengatasi penyebaran paham radikal di lingkungan masjid itu, JK mengatakan bahwa solusinya adalah melakukan pendekatan terhadap para penceramah di masjid. (Antara)
Baca Juga: Jusuf Kalla Kantongi Daftar Masjid Radikal dari BIN
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!