Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan, Presiden kedua RI yang juga penguasa otoriter era Orde Baru Soeharto adalah simbol praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN.
Raja Juli Antoni mengakui, siap berdiskusi dengan pihak-pihak yang membela serta mengagung-agungkan Soeharto.
"Jika ada yang mau memproses pernyataan saya ke kepolisian silakan, karena itu koridor hukum. Tapi akan lebih baik pernyataan saya dijadikan sebuah diskusi," kata Raja Juli Antoni, seperti diberitakan Antara, Sabtu (1/12/2018).
Dia juga siap diundang untuk membuktikan Soeharto merupakan simbol KKN. "Saya dulu aktif dengan teman-teman menurunkan Pak Harto, dan Pak Harto adalah simbol dari KKN yang ketika itu harus diturunkan karena negeri ini telah rusak oleh tiga kata KKN itu," jelasnya.
Ketua DPP PSI Tsamara Amany menilai, pernyataan sekjen partainya berdasarkan fakta dan data yang jelas.
"Saya pikir tidak perlu dilaporkan. Karena banyak data dan bukti. Sebaiknya kita buka ruang diskusi," ujar Juru Bicara Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin ini.
Dia mengatakan, pihak yang tidak sependapat dengan pernyataan Sekjen PSI dapat menunjukkan fakta dan data sebaliknya.
"Sayang banget kalau hanya melaporkan tanpa adanya diskusi yang menarik," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menegaskan, Presiden RI kedua Soeharto merupakan bapak bangsa peletak dasar pembangunan NKRI.
Baca Juga: Coba Tips Jitu Cegah Badan Pegal Linu Saat Bangun Tidur
Dia mengatakan, Soeharto memang diturunkan salah satunya karena KKN. Tetapi kata dia, KKN tetap terjadi sampai saat ini.
"Soeharto tidak pernah mengajarkan korupsi, justru sebaliknya di zamannya, jarang ada korupsi seperti saat ini," jelasnya.
Sebelumnya, Ahmad Basarah, politikus PDIP sekaligus Juru Bicara Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin, menyebut Soeharto adalah guru korupsi.
Cap tersebut disematkan Basarah terhadap Soeharto sebagai tanggapan ucapan kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang menyebut korupsi di Indonesia sudah stadium 4 alias akut.
Soeharto sendiri adalah mantan mertua Capres Prabowo Subianto. Sejumlah anggota tim sukes Prabowo juga mengklaim, mantan Danjen Kopassus tersebut akan melanjutkan sejumlah program Soeharto kalau sukses menang dalam Pilpres 2019.
Basarah menjelaskan, budaya korupsi justru dimulai saat pemerintahan Soeharto. TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme juga merupakan respons terhadap praktik korupsi Soeharto pada era awal reformasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless