Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan, Presiden kedua RI yang juga penguasa otoriter era Orde Baru Soeharto adalah simbol praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN.
Raja Juli Antoni mengakui, siap berdiskusi dengan pihak-pihak yang membela serta mengagung-agungkan Soeharto.
"Jika ada yang mau memproses pernyataan saya ke kepolisian silakan, karena itu koridor hukum. Tapi akan lebih baik pernyataan saya dijadikan sebuah diskusi," kata Raja Juli Antoni, seperti diberitakan Antara, Sabtu (1/12/2018).
Dia juga siap diundang untuk membuktikan Soeharto merupakan simbol KKN. "Saya dulu aktif dengan teman-teman menurunkan Pak Harto, dan Pak Harto adalah simbol dari KKN yang ketika itu harus diturunkan karena negeri ini telah rusak oleh tiga kata KKN itu," jelasnya.
Ketua DPP PSI Tsamara Amany menilai, pernyataan sekjen partainya berdasarkan fakta dan data yang jelas.
"Saya pikir tidak perlu dilaporkan. Karena banyak data dan bukti. Sebaiknya kita buka ruang diskusi," ujar Juru Bicara Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin ini.
Dia mengatakan, pihak yang tidak sependapat dengan pernyataan Sekjen PSI dapat menunjukkan fakta dan data sebaliknya.
"Sayang banget kalau hanya melaporkan tanpa adanya diskusi yang menarik," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menegaskan, Presiden RI kedua Soeharto merupakan bapak bangsa peletak dasar pembangunan NKRI.
Baca Juga: Coba Tips Jitu Cegah Badan Pegal Linu Saat Bangun Tidur
Dia mengatakan, Soeharto memang diturunkan salah satunya karena KKN. Tetapi kata dia, KKN tetap terjadi sampai saat ini.
"Soeharto tidak pernah mengajarkan korupsi, justru sebaliknya di zamannya, jarang ada korupsi seperti saat ini," jelasnya.
Sebelumnya, Ahmad Basarah, politikus PDIP sekaligus Juru Bicara Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin, menyebut Soeharto adalah guru korupsi.
Cap tersebut disematkan Basarah terhadap Soeharto sebagai tanggapan ucapan kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang menyebut korupsi di Indonesia sudah stadium 4 alias akut.
Soeharto sendiri adalah mantan mertua Capres Prabowo Subianto. Sejumlah anggota tim sukes Prabowo juga mengklaim, mantan Danjen Kopassus tersebut akan melanjutkan sejumlah program Soeharto kalau sukses menang dalam Pilpres 2019.
Basarah menjelaskan, budaya korupsi justru dimulai saat pemerintahan Soeharto. TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme juga merupakan respons terhadap praktik korupsi Soeharto pada era awal reformasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus