Suara.com - Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk terus memburu oknum yang menjual blangko e-KTP di pasaran. Penemuan pelaku penjual blangko e-KTP, kata dia, bukan berarti kasus ini selesai.
Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera mengkhawatirkan adanya penjualan blangko E-KTP di pasaran kembali terulang. Hal tersebut lantaran penemuan itu terjadi menjelang Pemilu 2019.
"Menurut saya nggak bisa kasus ini dijawab dengan 'ini sudah ketangkep'. Jangan pernah mencari siapa yang salah tetapi cari di mana letak kesalahannya," kata Mardani di Gedung KK, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Menurutnya, oknum yang menjual blangko e-KTP di pasaran bisa mengundang kecurangan dalam berlangsungnya Pemilu 2019. Pasalnya, politikus PKS ini melihat baru sedikit yang ketahuan menjual blangko tersebut.
"Bisa, tapi saya tidak mau suudzon. Karena pertama jumlahnya sepertinya tidak besar dan rata-rata itu untuk orang kecil. Tapi itu kan yang ketahuan. Yang tidak ketahuan, perlu dipaparkan ke publik agar kita punya keyakinan kokoh bahwa sistem database kita tidak bisa disalahgunakan," ujarnya.
Oleh karena itu, Mardani meminta pada Mendagri untuk mengaudit perihal distribusi blangko e-KTP agar bisa memberantas penjualan yang dlakukan secara ilegal.
"Tapi kita harus tetap bermain di koridor audit dulu. Kalau diaudit lalu ketahuan ini dalam jumlah besar, indikasinya ada," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Penjual Blangko e-KTP 'Hilang' Saat Petugas Inspeksi ke Pasar Pramuka Pojok
-
Berawal dari Iseng, Anak Mantan Pejabat Jual Blangko e-KTP di Tokopedia
-
Pembuat e-KTP Palsu di Pasar Pramuka Pojok Pasang Tarif Rp 700 Ribu
-
Kronologi Anak Mantan Pejabat Jual Blangko e-KTP di Tokopedia
-
3 Faktor Utama Lambatnya Perekaman E-KTP di Papua
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka