Suara.com - Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengklaim pihaknya sudah terjun langsung ke Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, untuk memberantas penjual blangko atau pembuatan e-KTP palsu. Namun petugas tidak menemukan penjual blangko.
"Itu pemalsuan juga. Saya sudah memerintahkan staf saya untuk ke sana tapi tampaknya mereka sudah takut semua ini kan sudah mulai ramai, sudah nggak ada lagi yang jual ketika kita turun," kata Zudan di Gedung KK, Kompleks Parlemen, Kamis (6/12/2018).
Zudan menerangkan, setelah ada pemberitaan penjualan blangko dan pembuatan e-KTP palsu, pihaknya langsung bergerak cepat dan melakukan inspeksi ke lokasi sejak Senin (3/12).
Pihak kepolisian dan Dukcapil, kata dia, akan terus mengawasi peredaran penjualan blangko E-KTP di Pasar Pramuka Pojok. Zudan memastikan akan memproses hukum pihak yang berani menjual blangko E-KTP kepada masyarakat.
Menurut Zudan, Dukcapil dapat melacak blangko E-KTP yang dibeli masyarakat di pasaran.
"Tapi kalau masyarakat beli satu saja kita bisa lacak chipnya itu darimana. Kan nanti chipnya ngambil kalau chipnya asli kan ngambil dari tempatnya kalau nggak perusahaan, Dirjen Dukcapil, Dinas Dukcapil, hanya itu tiga pintunya," pungkasnya.
Tadi siang, saat wartawan Suara.com ke Pasar Pramuka Pojok sempat ditawari pedagang yang bisa membuat e-KTP palsu.
Salah satu pembuat e-KTP palsu bernama Agis mengatakan bisa melayani pembuatan identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ia bahkan berani menjamin e-KTP tersebut sama percis.
"Bisa juga kok itu (bikin e-KTP palsu), bisa. Mau kapan?. Iye pokoknya sama persis kayak yang asli," ujar Agis saat berbincang.
Baca Juga: Ekonomi Makin Sulit, Masyarakat Jadi Jarang ke Bengkel
Agis menerangkan, spesifikasi e-KTP yang dibuat nantinya sama persis menyerupai e-KTP yang dikeluarkan pemerintah lengkap dengan blankonya. Pembeli, kata dia, hanya diminta untuk menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) dan foto.
"Tinggal kasih NIK sama foto saja sini," kata dia.
Warga yang ingin membuat e-KTP palsu di lapaknya harus membayar uang Rp 700 ribu. Namun, Agis menyebut tarif tersebut masih bisa diatawar sesuai dengan kesepakatan.
Sedangkan, untuk lama waktu pembuatannya tidak cukup memakan waktu lama. Agis mengatakan pembuatan e-KTP tersebut bisa langsung ditunggu.
"Kalau e-KTP bisanya kita Rp 700 ribu paling-paling kurang jadi Rp 600 ribu. Bisa langsung jadi tinggal ditunggu saja," katanya.
Berita Terkait
-
Berawal dari Iseng, Anak Mantan Pejabat Jual Blangko e-KTP di Tokopedia
-
e-KTP Aspal di Pasar Pramuka Pojok Pernah Dirazia, Kini Dijual Diam-diam
-
Pengakuan Penjual e-KTP Aspal di Pasar Pramuka Pojok Jakarta
-
Pembuat e-KTP Palsu di Pasar Pramuka Pojok Pasang Tarif Rp 700 Ribu
-
Kronologi Anak Mantan Pejabat Jual Blangko e-KTP di Tokopedia
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?