Suara.com - Farhat Abbas, calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga pengacara kondang, meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikeluarkan dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pasangan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi Maruf Amin.
Menurut Farhat, keberadaan PSI merugikan pasangan Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2018. PSI mempunyai posisi menolak poligami.
"Dari awal saya meminta PSI dikeluarkan dari koalisi. Karena bisa merugikan koalisi Jokowi-Maruf Amin," ujar Farhat saat menghadiri Haul Ke -9 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Konsolidasi Caleg Partai Kebangkitan Bangsa Pemilu 2019 di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (17/12/2019).
Pernyataan Farhat menanggapi pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang menegaskan, bakal memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif hingga aparatur sipil negara (ASN).
Farhat menilai pengaturan poligami sudah tertera di dalam di kitab suci Al Quran. Karena itu kata Farhat, boleh - boleh saja poligami asal mampu.
"Kalau poligami itu Al Qur'an firman jadi Shadaqallahul Adzim maha benar Allah dengan segala firman-nya, jadi nggak ada yang nggak benar. Poligami itu sebenarnya keadilan sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi yang mampu apabila dapat izin," kata dia.
Lebih lanjut, Farhat menyebut larangan poligami untuk kader PSI sama saja merevisi UU Perkawinan jika PSI lolos di Pemilu 2019.
"Tapi kalau larangan buat kadernya sama saja menyatakan bahwa nanti kalau masuk ke parlemen merevisi UU perkawinan, kalau PSI tidak setuju berarti dia tidak menghargai pluralisme dalam beragama di Indonesia," ucap Farhat.
Berita Terkait
-
Prabowo: Kalau Pilot Pesawat Sudah Kurang Handal, Lebih Baik Diganti
-
Ketua Umum PKB Targetkan 25 Juta Suara untuk Kemenangan Jokowi
-
Didukung Eks Pendukung Prabowo yang Sebar Fitnah, Ini Kata Jokowi
-
La Nyalla Minta Maaf ke Jokowi Sampai Tiga Kali, Ini Pengakuannya
-
Ogah Kalah di Kampung Halaman, Maruf Amin Kumpulkan Pengurus NU di Banten
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!