Suara.com - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno ingin debat calon presiden dan calon presiden yang digelar KPU tak menjadi ajang saling serang. Sandiaga ingin debat itu menjadi media untuk penyampaian visi misi sehingga mencerahkan masyarakat.
Sandiaga ingin agar nantinya saat debat, KPU bisa memberikan format yang berbeda. Sehingga dirinya dengan pasangannya Prabowo Subianto, Joko Widodo dan Maruf Amin merasa lebih nyaman dalam lokasi yang baru.
"Kami siapkan agar debat ini tidak menjadi ajang saling serang, jangan jadi ajang seperti cerdas cermat, tapi peluang ke masing-masing pasangan calon mengutarakan visi misi," kata Sandi dalam safari politiknya di Blitar, Rabu (19/12/2018) malam.
"Karena Pak Yai, Pak Presiden, saya dan Pak Prabowo akan lebih nyaman dalam setting yang baru dan inovasi, supaya jangan terjebak dengan aksi debat yang tidak mencerminkan jati diri bangsa, kearifan," kata dia.
Sandiaga juga berharap dalam Pemilu Presiden 2019 tidak menjadi saling permusuhan melainkan saling menyatukan gagasan demi kemajuan bangsa.
Terkait laporan ke Bawaslu terhadap Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan setelah bergaya salam dua jari saat menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Jawa Barat, pada Senin (18/12/2018), Sandiaga mengaku dirinya hanya menyerahkan sepenuhnya ke Bawaslu.
Anies menjadi sorotan karena dituding melakukan kampanye di hari kerja. Anies dilaporkan ke Bawaslu oleh Presidium Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) Agung Wibowo Hadi. Namun, Sandiaga sadar dirinya dan Anis Baswedan pernah menjadi bagian yang bersama-sama memimpin DKI Jakarta.
Sandiaga memaparkan prestasi satu tahun kepemimpinan gubernur DKI dan dirinya berharap berbagai prestasi itu bisa dijadikan sebagai model di Indonesia agar lapangan kerja bisa tercipta.
Dalam safari politiknya di Blitar, Sandi sempat ziarah ke makam mantan Presiden Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar.
Baca Juga: Jubir Prabowo - Sandiaga: Jihad Harta Itu Inisiatif Neno Warisman
Sandiaga juga bertemu para pengusaha ternak ayam di Kecamatan Kademangan, bertemu dengan kader di Kecamatan Srengat, lalu bertemu dengan para tokoh hingga pengusaha di Kabupaten Tulungagung. (Antara)
Berita Terkait
-
34 Ketua DPD Hanura Geruduk KPU, Minta OSO Masuk Daftar Caleg DPD
-
Prediksi Indonesia Punah, Relawan Jokowi: Emang Prabowo Tuhan?
-
Tim Prabowo Komentar Usul Jokowi Tanam Pete dan Jengkol: Nggak Masuk Akal
-
Apa Maksud Indonesia Punah Jika Prabowo Kalah? Ini Penjelasannya
-
Urung Usul Debat Pilpres Pakai Bahasa Inggris, Kubu Prabowo: Tak Enak Hati
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- Innalillahi, Aktor Epy Kusnandar Meninggal Dunia
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
Pilihan
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
-
Drama Sidang Haji Alim: Datang dengan Ambulans & Oksigen, Ratusan Pendukung Padati Pengadilan
-
KLH Sebut Tambang Milik Astra International Perparah Banjir Sumatera, Akan Ditindak
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah Desember 2025: Ideal untuk Gamer dan Content Creator Pemula
-
Roblox Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Baru, Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp43,75 T
Terkini
-
Geram Titiek Soeharto Truk Angkut Kayu Saat Bencana: Tindak Tegas, Bintang Berapa pun Belakangnya
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara
-
Mendagri Minta PKK Papua Pegunungan Pastikan Program Tepat Sasaran
-
Geger Tragedi Alvaro, Aturan Lapor Anak Hilang 1x24 Jam Masih Relevan?
-
Anggota Komisi IV Bela Raja Juli, Sebut Menhut Cuma Kebagian 'Cuci Piring' Soal Kerusakan Hutan
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
-
Menhut Raja Juli Soal Sentilan 'Tobat Nasuha' Banjir Sumatra: Gus Imin Sudah Minta Maaf Via WA
-
UMP Jakarta 2026 Bisa Tembus Rp 6 Juta? Begini Respons Pramono Anung
-
Bahlil Minta Cak Imin Taubat Nasuha Juga, Tegaskan Evaluasi Menteri Hanya Hak Presiden
-
Ancaman Belum Selesai, Indonesia Disebut Belum Usai dengan Siklus Bencana