Suara.com - Tim kampanye pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno belum sepakat untuk menetapkan jadwal debat ke-5 Capres dan Cawapres di Pilpres 2019. Hal ini membuat KPU belum menetapkan tanggal debat pamungkas yang sedianya diputuskan hari ini.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, masih ada perdebatan diantara kedua tim kampanye kandidat Capres dan Cawapres.KPU sebelumnya memberikan opsi debat final Capres dan Cawapres dilaksanakan pada tanggal 10 atau 13 April 2019 mendatang.
"Tadi disepakati nanti setelah debat pertama dilakukan evaluasi dan sekaligus usulkan debat kelima," kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/12/2018).
Arief menjelaskan, masing-masing kandidat mengaku telah memiliki jadwal lain pada tanggal tersebut. Sehingga, penentuan jadwal debat final Capres dan Cawapres akan dievaluasi kembali setelah debat sesi pertama yang berlangsung pada 17 Januari 2019 mendatang.
Berkenaan dengan itu, Arief mengungkapkan tidak menutup kemungkinan bila nantinya debat final Capres dan Cawapres akan ditetapkan pada tanggal diantara 10 atau 13 April 2019. Menurutnya, hal itu tergantung dari hasil evaluasi setelah berlangsungnya debat sesi pertama nanti.
"Semua kemungkinan bisa, tergantung evaluasi. Mungkin dua atau tiga hari setelah 17 Januari 2019," pungkasnya.
Sebagai informasi, debat sesi pertama Capres dan Cawapres dijadwalkan akan berlangsung di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, pada 17 Januari 2019. Debat Capres dan Cawapres sesi pertama akan menampilkan kedua pasangan Capres dan Cawapres dengan tema Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Korupsi dan Terorisme.
Adapun yang akan bertindak sebagai moderator debat yakni Ira Koesno dan Imam Priyono. Penetapan moderator tersebut berdasarkan rapat bersama dengan perwakilan tim kampanye pasangan Capres dan Cawapres peserta Pilpres 2019 yang berlangsung pada hari ini.
Baca Juga: Tak Lengkap, Berkas Kasus Ujaran Idiot Ahmad Dhani Dipulangkan ke Polisi
Berita Terkait
-
Prabowo Kasih Buku Paradoks Indonesia ke MUI Maluku: Kita Masih Dijajah!
-
Soal Moderator Debat Capres-Cawapres 2019, Tim Prabowo: Jangan Berpihak
-
Tim Prabowo Andalkan Format 5-2 untuk Kampanye, Apa Itu?
-
Oso: Harapannya, KPU Kembali ke Jalan yang Benar
-
Pecel dan Ikan Goreng, Menu Makan Siang saat Jokowi Bertemu Ma'ruf Amin
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Jokowi Ngotot Prabowo-Gibran 2 Periode, Manuver Politik atau Upaya Selamatkan Ijazah Gibran?
-
Siapa Tony Blair? Mendadak Ditunjuk Jadi Pemimpin Transisi Gaza
-
Dian Hunafa Ketahuan Bohong? Pembelaan Ijazah Gibran Disebut Sesat, Gugatan Rp125 T Terus Bergulir!
-
Awas Keracunan! BGN Buka Hotline Darurat Program Makan Bergizi Gratis, Catat Dua Nomor Penting Ini
-
Terungkap! 2 Bakteri Ganas Ini Jadi Biang Kerok Ribuan Siswa di Jabar Tumbang Keracunan MBG
-
Ribuan Anak Keracunan MBG, IDAI Desak Evaluasi Total dan Beri 5 Rekomendasi Kunci
-
Cak Imin: Program Makan Bergizi Gratis Tetap Lanjut, Kasus Keracunan Hanya 'Rintangan' Awal
-
Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
-
Misteri 'Kremlin' Jakarta Pusat: Kisah Rumah Penyiksaan Sadis Era Orba yang Ditakuti Aktivis
-
Adu Pendidikan Rocky Gerung vs Purbaya yang Debat Soal Kebijakan Rp200 Triliun