Suara.com - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto memastikan pengembalian utang sebesar Rp 3,6 triliun untuk pembangunan pengolah sampah modern atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara tak akan membebani Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, pihaknya masih melakukan penyusunan skema pengembalian utang.
Pembangunan ITF Sunter yang baru akan dikerjakan Februari 2019 menggunakan anggaran Rp 3,6 triliun yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia. Dwi memastikan, pengembalian utang tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Nggak lah, nanti bayar (utang) pakai investasi. Masih dihitung," kata Dwi saat dikonfirmasi, Jumat (28/12/2018).
Dwi memastikan, proses penyusunan skema pengembalian utang tidak akan berlangsung lama lagi. Nantinya, besaran tipping fee atau biaya pengelolaan sampah yang dibayarkan oleh pemerintah kepada investor ITF Sunter juga akan dimasukkan dalam skema.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta juga sedang melakukan pengkajian untuk menghitung besaran tipping fee yang akan dibayarkan. Selain itu, biaya penjualan listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah di ITF juga masih dihitung.
Meski demikian, Dwi enggan membeberkan secara mendetail skema pengembalian utang nantinya akan seperti apa. Menurut Dwi, skema pengembalian tidak perlu dipublikasikan.
"Ngapain diumumkan, mau sama siapa? Memangnya kalau kamu utang bank mau diumumin utang banknya saya harus bayar berapa. Yang penting pokoknya secara ekonomi itu tidak merugikan semua pihak," tegas Dwi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan