Suara.com - Komisi Pemilihan Umum telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari 16 partai politik yang terdafar sebagai peserta Pemilu 2019.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan sebanyak 16 parpol tersebut sudah melaporkan seluruh dana kampanye sebelum pukul 18.00 WIB.
"Seluruh parpol dan tim kampanye datang melaporkan seluruh dana kampanye sebelum pukul 18.00 WIB. Kami sampaikan kepada KPU provinsi kabupaten kota melaporkan dana kampanye," ujar Arief di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2018).
Komisioner KPU Hasyim Asyari menyebut ada tiga jenis dana kampanye. Selain LPSDK, kata dia, setiap parpol juga harus membuat Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Pengeluarkan Dana Kampanye.
"Meliputi LADK dan penerimaan awal dana kampanye. Yang kedua disampaikan hari ini, LPSDK. Yang ini khusus sumbangan dana kampanye. Nanti setelah pemungutan suara ada Laporan Penerimaan Pengeluarkan Dana Kampanye. Sudah ada penerimaan dan pengeluaran. Sekarang ini adalah LPSDK yang diterima peserta pemilu," ucap dia.
Berikut data LADK dan (LPSDK) yang dilaporkan 16 parpol ke KPU:
1. Partai Kebangkitan Bangsa
LADK : Rp 1, 31 Miliar
LPSDK : Rp 17,70 Miliar
Baca Juga: Target Pembangunan JPO Bundaran Senayan Meleset
2. Partai Gerindra
LADK : Rp 71,74 Miliar
LPSDK : Rp 51, 04 Miliar
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
LADK : Rp 102,03 miliar
LPSDK :Rp 11,26 miliar.
4. Partai Golkar
LADK : Rp 110 juta
LPSDK : Rp 19,7 miliar
5. Partai NasDem
LADK : Rp 505 juta
LPSDK : Rp 74,9 miliar.
6. Partai Garuda
LADK : Rp 1 juta
LPSDK : Rp 2,18 miliar
7. Partai Berkarya
LADK :Rp 28,62 miliar
LPSDK :Rp 2,82 juta.
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
LADK :Rp 12,94 miliar
LPSDK :Rp 33,66 miliar.
9. Partai Perindo
LADK :Rp 1 juta
LPSDK :Rp 82,64 miliar.
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
LADK :Rp 510 juta
LPSDK :Rp 12,41 miliar.
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) LADK :Rp 10,6 juta
LPSDK : Rp 21,33 miliar.
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
LADK :Rp 50 juta
LPSDK :Rp 53,54 miliar.
13. Partai Hanura
LADK : Rp13 juta
LPSDK : Rp11,98 miliar.
14. Partai Demokrat
LADK :Rp 299 juta
LPSDK :Rp 33,21 miliar
15. Partai Bulan Bintang (PBB)
LADK :Rp 16,42 miliar
LPSDK :Rp 219 juta.
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
LADK :Rp 37,2 juta
LPSDK :Rp 1,19 miliar.
Berita Terkait
-
KPU Bebaskan Capres - Cawapres Sampaikan Visi Misi 9 Januari
-
Sambangi KPU RI, PBB Laporkan Dana Sumbangan Kampanye Rp 220 Juta
-
Lapor ke KPU, Dana Kampanye Jokowi - Ma'ruf Amin Rp 55,9 Miliar
-
Gerindra Serahkan Laporan Dana Sumbangan Kampanye Rp 127 Miliar ke KPU
-
PDIP Serahkan Dana Kampanye Rp 118 M ke KPU, Sumbangan Terbanyak dari Caleg
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Sepihak, Pasien Gagal Ginjal Terkendala Cuci Darah: Ini Alasannya
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum