Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin menyoroti soal organisasi dan nama Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso yang disebut dalam rekaman penyebaran berita bohong atau hoaks terkait isu surat suara tercoblos yang diangkut 7 kontainer di Tanjung Priok. Mereka menilai Djoko Santoso bisa dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dalam kasus hoaks tersebut.
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi – Maruf Amin Ade Irfan Pulungan mengatakan enggan menuding apabila penyebaran berita hoax itu merupakan skenario dari kubu sebelah. Akan tetapi, dirinya meminta kepada Bareskrim Polri untuk menginvestigasi terkait dengan adanya penyebutan nama-nama yang identik dengan kubu Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
"Itu (pengusutan) yang kita minta ke Bareskrim karena ada penyebutan nama lembaga dan orang," kata Ade usai membuat laporan di Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2018).
Terkait adanya penyebutan nama itu, kata dia bisa jadi petunjuk polisi untuk melakukan pemeriksaan termasuk kepada Djoko Santoso.
"Kalau memang jadi petunjuk siapapun dia bisa diperiksa (termasuk Djoko Santoso), apa kaitannya dengan penyebar suara kepada lembaga," ujarnya.
Sebelumnya TKN Jokowi - Maruf Amin melaporkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief ke Bareskrim Polri. Andi Arief dilaporkan atas tuduhan menyebar informasi bohong alias hoaks di media sosial. Pelaporan itu menyusul setelah Andi Arief berkicau soal 7 kontainer berisi surat suara sudah dicoblos berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Untuk diketahui, warganet digegerkan oleh rekaman dengan durasi 33 detik dengan suara pria yang beredar di Whatsapp. Dalam rekaman itu, si pria memberi info telah menemukan 70 juta suara yang sudah dicoblos pada gambar Jokowi - Maruf Amin.
Dirinya menyebutkan surat suara itu dikirim dari Cina dan sudah disita TNI AL. Di ujung rekamannya, pria tersebut meminta agar memberitahukan kepada pihak Gerindra Pusat dan ke Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Berikut transkrip rekaman tersebut:
Baca Juga: Kerja Paksa Mahasiswa di Taiwan, Menristek Pastikan Tetap Kirim Pelajar
"Sekarang ini ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, marinir udah turun, dibuka satu isinya kartu suara yang sudah dicoblos nomor satu, Jokowi itu mungkin dari China.
Total katanya itu kalau 1 kontainer itu 10 juta berarti kalau ada 7 kontainer 70 juta suara udah dicoblos nomor satu.
Tolong sampaikan akses ke bapake atau ke Gerindra Pusat untuk segera kesana ini ta' kirimin nomor telefon orangku yang disana untuk membimbing ke kontainer itu, ya. Atau sukur akses Djoko Santoso pasti marah kalau beliau, langsung ngecek sana ya".
Berita Terkait
-
Diduga Ikut Sebarkan Hoaks Surat Suara, KPU Minta Polisi Periksa Andi Arief
-
Ditawari Posko Pemenangan, Kubu Prabowo Akan Tinjau Rumah Tetangga Jokowi
-
Tak Takut Debat HAM, Ketua BPN: Dulu Prabowo Cawapres Megawati Lolos Aja
-
Kubu Prabowo Sepakat Debat Capres - Cawapres Bahas Penanganan Bencana
-
PSI: Prabowo Tak Pernah Tobat Takut-takuti Rakyat
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
Terkini
-
Hotman Paris Minta Nadiem Makarim Dibebaskan: Penetapan Tersangka Kasus Laptop Dinilai Cacat Hukum
-
Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK, Ada Apa?
-
Menkum Sahkan Kubu Mardiono Dinilai Redam Dualisme PPP: Ibarat Sepak Bola, 90 Menit Selesai!
-
Tragedi Maut Al Khoziny: Kemenag Janji Rombak Aturan, Standar Bangunan Pesantren Segera Ditetapkan
-
Menteri Haji Sambangi Gedung KPK Usai Jumatan, Sinyal Baru Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
PSI Dikritik Habis! Sembunyikan Jokowi, Malah Tampilkan Kaesang yang 'Tak Layak Jual'
-
Sejauh Mana Kesiapan IKN jadi Ibu Kota Politik? Begini Update dari Kepala Otorita
-
Malu-malu Umumkan Jokowi Jadi 'Bapak J', PSI Dicurigai Partai Tertutup: "Aneh Bila Belum Dipublish"
-
Brigadir Esco Dibunuh Istri: Brigadir Rizka Sintiani Dibantu Orang Lain Angkat Mayat Suami?
-
DPR RI Dukung Pembekuan Izin TikTok, Tapi Minta Tidak Matikan Ekosistem UMKM