Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang batal menggelar paparan visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 9 Januari 2019.
"Terus terang kami sangat menyayangkan keputusan KPU ini. Seharusnya KPU tetap menggelar paparan visi dan misi calon presiden sebelum debat paslon diselenggarakan," kata Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).
Keputusan KPU ini diambil lantaran pihak Jokowi-Ma'ruf Amin bersikeras agar paparan ini hanya disampaikan timses bukan oleh pasangan calon (paslon). Sementara, dari BPN Prabowo-Sandi menghendaki agar visi dan misi dapat disampaikan langsung oleh paslon maupun timses.
Karena tidak adanya kesepakatan antara kedua kubu tersebut, maka KPU menghilangkan agenda pemaparan visi dan misi yang sedianya digelar sebelum debat capres 2019.
Sudirman menjelaskan, pentingnya pasangan calon memaparkan langsung visi dan misinya tersebut agar masyarakat tahu sejauh mana paslon memahami segala permasalahan bangsa yang terjadi.
"Tentunya masyarakat berhak mendapat informasi langsung dari paslon. Bagaimana cara paslon mengentaskan segala masalah yang terjadi di bangsa ini perlu disampaikan. Dan sejauh mana paslon memahami masalah bangsa juga perlu diketahui masyarakat," katanya.
Menurut dia, alasan lain mengapa pemaparan visi dan misi harus disampaikan, agar ketika debat capres berlangsung, kedua paslon hanya tinggal memberikan pendalaman atas visi dan misi yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden 2019.
"Jadi ketika debat capres, paslon 'to the point' atas apa yang menjadi visi dan misinya. Bukan debat kusir atau berangan-angan yang membuat masyarakat kesulitan menagih janjinya ketika terpilih nanti. Janji kepada rakyat harus ditunaikan," kata mantan Menteri ESDM tersebut.
Namun demikian, pihak paslon nomor urut 02 tetap menghormati keputusan penyelenggara debat, dalam hal ini KPU.
Baca Juga: 'Kebohongan Award' dari PSI untuk Prabowo cs, MKGR: Jangan Ditiru
"Kami hormati keputusan KPU, seraya berharap ke depan bisa lebih baik lagi," imbuh Sudirman Said. (Antara)
Berita Terkait
-
Belum Dipakai, Puluhan Kotak Suara Pemilu di Bantul Rusak karena Basah
-
Foto Prabowo - Sandiaga Pakai Jas, Timses: Penci Simbol Nasional dan Islam
-
Soal Kebohongan Award, Tim Prabowo ke PSI: Malas Tanggapi Alay-alay Politik
-
Bukan Prabowo, Fadli Zon Nilai Jokowi yang Pantas Dapat Kebohongan Award
-
Dicoret dari Panelis Debat KPU, ICW: Keputusan Dadakan, Permintaan Paslon
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!