Suara.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Moeldoko tak masalah jika pasangan nomor urut dua Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno akan menyoroti kasus penyiraman air keras penyidik senior KPK Novel Baswedan sebagai pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, saat debat desi pertama pada 17 Januari mendatang.
Moeldoko pun menyinggung bahwa ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan Prabowo yang hingga kini belum selesai.
"Ada pelanggaran HAM berat lain yang juga belum selesai," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).
Pernyataan Moeldoko menyusul tema debat capres cawapres Pemilu 2019 sesi pertama yang digelar 17 Januari 2019 mendatang, yaitu perihal Hak Asasi Manusia (HAM), penegakkan hukum, korupsi dan terorisme.
Ketika ditanya apakah pelanggaran HAM berat yang dilakukan Prabowo akan menjadi amunisi untuk melawan Prabowo - Sandiaga, Moeldoko menjawab diplomatis.
"Ya itu dinamika," ucap dia.
Kendati demikian, Kepala Staf Kepresidenan itu menegaskan, pasangan Jokowi - Ma'ruf siap mengikuti debat sesi pertama dengan tema Hak Asasi Manusia (HAM), penegakkan hukum, korupsi dan terorisme. Pasalnya, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak ada pelanggaran HAM berat yang signifikan.
"Ya (Jokowi - Ma'ruf) siaplah. Yang pertama bahwa selama kepemimpinan pak Jokowi ini relatif tidak ada pelanggaran Ham berat yang signifikan bahwa pelanggaran Ham berat itu adalah bagian residu masa lalu. Itu sudah clear, itu topik yang bisa dikembangkan kemana-mana," tandasnya.
Sebelumnya, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menyimpan sejumlah amunisi yang akan digunakan pada sesi debat Capres - Cawapres putaran pertama, 17 Januari mendatang. Salah satu yang akan dicuatkan pihaknya ialah soal kasus penyiraman air keras Novel Baswedan yang tak kunjung usai.
Baca Juga: Ma'ruf Amin: Saat Debat Pilpres, Saya Tetap Pakai Sarung
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kasus penyiraman air keras penyidik senior KPK Novel Baswedan merupakan pelanggaran yang paling disorot pada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Minta Jokowi-Maruf Tak Bawa Kertas Contekan Saat Debat
-
Disebut Kelemahan Jokowi, Prabowo Diminta Bahas Lapas di Debat Perdana
-
Moeldoko ke Kubu Prabowo: Jangan Main-main, Saya Juga Punya Mainan
-
Moeldoko Tak Setuju KPU Beri Bocoran Debat Capres-Cawapres
-
Kisruh Contekan Debat, KPU: Kami Tak Ingin Ada Paslon yang Dipermalukan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu