Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) Nasir Djamil mengusulkan kepada Capres - Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno untuk mengangkat soal penegakan hukum di sektor penyediaan lembaga pemasyarakatan (lapas). Dia menganggap hal itu menjadi celah kelemahan capres petahana Joko Widodo karena selama ini pemerintahan tidak bisa mengatur soal lapas yang kelebihan kapasitas.
Nasir menjelaskan bahwa faktor penyebab lapas-lapas di Indonesia yang kelebihan kapasitas dikarenakan dipenuhi oleh pelaku-pelaku kasus narkoba. Padahal, kata dia pembangunan lapas sejatinya untuk menampung para pelaku-pelaku yang memiliki latar belakang kasus yang berbeda.
"Memang harus seperti itu sehingga lapas itu karena banyak masalah perlu dipertimbangkan jadi badan sendiri meski agak berat dalam konteks pembinaannya," kata Nasir di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2018).
Nasir berpendapat kalau Undang-Undang yang mengatur terkait dengan narkoba seharusnya bisa direvisi khususnya soal penanganan para pelaku kasus narkoba. Hal tersebut dinilainya bisa mengurangi kelebihan kapasitas di lapas selama ini.
Selain kelebihan kapasitas, Nasir juga menyoroti soal banyaknya narapidana kasus narkoba yang mendekam di penjara malah melanjutkan bisnisnya dan memutarkan roda penjualan narkoba di balik jeruji besi.
"Usulan ini muncul karena banyak di lapas dan setelah dikorek-korek karena over capacity dan ini enggak terlepas dari penanganan narkoba yang nggak profesional," ujarnya.
Tak hanya itu, Nasir juga mengusulkan kepada Prabowo - Sandiaga agar membuat Lapas dibuat menjadi badan tersendiri terpisah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut diusulkannya lantaran banyaknya masalah yang terjadi diantara lembaga-lembaga terkait.
"Usulkan Prabowo-Sandi misal lapas tersendiri, badan sendiri, sudah lama usulan, di Kemenkumham dua rektorat (yang) bermasalah adalah imigrasi dan lapas," pungkasnya.
Baca Juga: Penipuan Wedding Organizer di Palembang, Keluarga Mau Lapor Polisi
Berita Terkait
-
Moeldoko ke Kubu Prabowo: Jangan Main-main, Saya Juga Punya Mainan
-
PKS Nilai Ada Sisi Gelap Penegakan Hukum Era Jokowi
-
Prabowo Diserang Isu Penculikan Aktivis, Mardani: Hoaks yang Miskin Konten
-
Habis Ditagih Prabowo, PKS Klaim Sudah Sumbang Dana Kampanye Pilpres
-
Cawagub DKI dari PKS Ditolak Banyak Fraksi, Gerindra: Bukan Urusan Kami
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
Terkini
-
Hotman Paris Minta Nadiem Makarim Dibebaskan: Penetapan Tersangka Kasus Laptop Dinilai Cacat Hukum
-
Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK, Ada Apa?
-
Menkum Sahkan Kubu Mardiono Dinilai Redam Dualisme PPP: Ibarat Sepak Bola, 90 Menit Selesai!
-
Tragedi Maut Al Khoziny: Kemenag Janji Rombak Aturan, Standar Bangunan Pesantren Segera Ditetapkan
-
Menteri Haji Sambangi Gedung KPK Usai Jumatan, Sinyal Baru Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
PSI Dikritik Habis! Sembunyikan Jokowi, Malah Tampilkan Kaesang yang 'Tak Layak Jual'
-
Sejauh Mana Kesiapan IKN jadi Ibu Kota Politik? Begini Update dari Kepala Otorita
-
Malu-malu Umumkan Jokowi Jadi 'Bapak J', PSI Dicurigai Partai Tertutup: "Aneh Bila Belum Dipublish"
-
Brigadir Esco Dibunuh Istri: Brigadir Rizka Sintiani Dibantu Orang Lain Angkat Mayat Suami?
-
DPR RI Dukung Pembekuan Izin TikTok, Tapi Minta Tidak Matikan Ekosistem UMKM