Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferry Juliantono tak yakin penurunan harga tiket pesawat saat ini hanya untuk berpihak kepada masyarakat. Akan tetapi dirinya juga mengendus adanya unsur pembangunan citra atau pencitraan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Ferry heran dengan keputusan penurunan harga tiket pesawat dilakukan saat masa kampanye berlangsung. Seharusnya apabila memang diperuntukkan bagi masyarakat, penurunan itu sudah bisa dlakukan sebelum masa kampanye Pemilu 2019.
"Menurut saya sih sekarang zamannya pencitraan. Semua aneh, harusnya dari kemarin-kemarin," kata Ferry kepada Suara.com, Senin (14/1/2019).
Selain itu, Ferry juga bingung kalau ada penurunan harga tiket pesawat. Pasalnya pada saat harga tiket pesawat yang belum diturunkan, sejumlah maskapai mengalami penurunan pendapatan.
Belum lagi ada maskapai yang menetapkan harga di bawah standar namun berkualitas buruk.
Karena itu, Ferry menegaskan untuk mengkonfirmasi ulang terkait kebenaran turunnya harga tiket pesawat itu karena menurutnya bisa saja penurunan itu hanya sementara.
"Garuda mau bangkrut, Lion air jelek fasilitasnya. Jadi gimana? (Tanyakan dahulu) Itu benar atau nggak. Kadang pemerintah kan suka asal," pungkasnya.
Untuk diketahui, Asosiasi maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carrier Association (INACA) memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat. Hal ini sesuai dengan keluhan dari masyarakat yang menganggap harga tiket pesawat terlalu tinggi, padahal masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 sudah sudah selesai.
Ketua Umum INACA IGN Ari Askhara Danadiputra mengatakan, penurunan harga itu bervariatif mulai dari 20 hingga 60 persen.
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Mahal, Luhut: Maskapai Nggak Bebas Merdeka
“Penurunannya bervariatif, bisa sampai 50 persen dan 60 persen. Yang pasti di atas 20 persen sampai 60 persen. Kita kembali ke harga normal," terang dia di Restoran Batik Kuring, Jakarta, Minggu (13/1/2019).
Ari menjelaskan, turunnya harga tiket pesawat ini disebabkan oleh adanya penurunan biaya kebandara-an dan navigasi dari para stakeholder seperti Angkasa Pura 1 dan 2, AirNav dan Pertamina.
Berita Terkait
-
Pimpin Ratas Kesiagaan Bencana, Jokowi Ingatkan Kepala BNPB
-
Giliran Jokowi - Maruf Amin Ditagih Dai Aceh Tes Baca Al Quran, Mau?
-
Gelontorkan Dana Desa Rp 257 Triliun, Jokowi: Uang Jangan Mengalir ke Kota
-
KPU Kaji Dugaan Pelanggaran Jokowi Paparkan Visi Misi di TV
-
Temui Perangkat Desa, Jokowi: Bapak Ibu Tidak Usah Demo di Istana
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan