Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferry Juliantono tak yakin penurunan harga tiket pesawat saat ini hanya untuk berpihak kepada masyarakat. Akan tetapi dirinya juga mengendus adanya unsur pembangunan citra atau pencitraan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Ferry heran dengan keputusan penurunan harga tiket pesawat dilakukan saat masa kampanye berlangsung. Seharusnya apabila memang diperuntukkan bagi masyarakat, penurunan itu sudah bisa dlakukan sebelum masa kampanye Pemilu 2019.
"Menurut saya sih sekarang zamannya pencitraan. Semua aneh, harusnya dari kemarin-kemarin," kata Ferry kepada Suara.com, Senin (14/1/2019).
Selain itu, Ferry juga bingung kalau ada penurunan harga tiket pesawat. Pasalnya pada saat harga tiket pesawat yang belum diturunkan, sejumlah maskapai mengalami penurunan pendapatan.
Belum lagi ada maskapai yang menetapkan harga di bawah standar namun berkualitas buruk.
Karena itu, Ferry menegaskan untuk mengkonfirmasi ulang terkait kebenaran turunnya harga tiket pesawat itu karena menurutnya bisa saja penurunan itu hanya sementara.
"Garuda mau bangkrut, Lion air jelek fasilitasnya. Jadi gimana? (Tanyakan dahulu) Itu benar atau nggak. Kadang pemerintah kan suka asal," pungkasnya.
Untuk diketahui, Asosiasi maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carrier Association (INACA) memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat. Hal ini sesuai dengan keluhan dari masyarakat yang menganggap harga tiket pesawat terlalu tinggi, padahal masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 sudah sudah selesai.
Ketua Umum INACA IGN Ari Askhara Danadiputra mengatakan, penurunan harga itu bervariatif mulai dari 20 hingga 60 persen.
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Mahal, Luhut: Maskapai Nggak Bebas Merdeka
“Penurunannya bervariatif, bisa sampai 50 persen dan 60 persen. Yang pasti di atas 20 persen sampai 60 persen. Kita kembali ke harga normal," terang dia di Restoran Batik Kuring, Jakarta, Minggu (13/1/2019).
Ari menjelaskan, turunnya harga tiket pesawat ini disebabkan oleh adanya penurunan biaya kebandara-an dan navigasi dari para stakeholder seperti Angkasa Pura 1 dan 2, AirNav dan Pertamina.
Berita Terkait
-
Pimpin Ratas Kesiagaan Bencana, Jokowi Ingatkan Kepala BNPB
-
Giliran Jokowi - Maruf Amin Ditagih Dai Aceh Tes Baca Al Quran, Mau?
-
Gelontorkan Dana Desa Rp 257 Triliun, Jokowi: Uang Jangan Mengalir ke Kota
-
KPU Kaji Dugaan Pelanggaran Jokowi Paparkan Visi Misi di TV
-
Temui Perangkat Desa, Jokowi: Bapak Ibu Tidak Usah Demo di Istana
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri