Suara.com - Lahan parkir di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat dibatasi untuk PNS. Pihak DPRD tidak mengizinkan para PNS memarkir kendaraannya di gedung parkir milik dewan itu.
Larangan parkir di Gedung DPRD DKI Jakarta dikeluarkan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mencabut subsidi parkir di lapangan parkir IRTI. Imbasnya, banyak pegawai yang justru beralih memarkir kendaraan di gedung dewan lantaran gratis.
Pantauan Suara.com di lokasi, Selasa (15/1/2019), sejak pagi para petugas keamanan tampak berjaga di depan pintu masuk parkir Gedung DPRD DKI. Sembari membawa selebaran pengumuman larangan dari salah satu media online nasional, para petugas melarang pegawai Pemprov DKI yang hendak memarkir kendaraannya di gedung dewan.
"Mohon maaf, PNS dilarang parkir di gedung dewan. Silakan parkir di IRTI saja ya," ujar salah seorang petugas keamanan.
Sang PNS yang diketahui bernama Rahmat itu pun tampak kesal. Ia mengaku sudah biasa parkir di gedung dewan dan tidak pernah dilarang. Menurutnya, memarkir kendaraan di IRTI terlalu jauh dari kantor Balai Kota Jakarta tempat ia bertugas.
"Saya biasa parkir di sini kok malah nggak boleh. Terus harus parkir di mana? IRTI kejauhan," keluh Rahmat.
"Mohon maaf ini sesuai instruksi gubernur, hanya anggota dewan dan sekretariat dewan saja yang boleh parkir di sini. PNS tidak boleh," jawab petugas keamanan.
Rahmat pun kebingungan. Ia tetap bersikeras menolak memarkir kendaraan di IRTI sebab tarif parkir yang cukup mahal. Ia justru memilih memarkir kendaraannya di Gedung Telkom sebelah Gedung DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: Ucapan Prabowo soal Gaji Dokter Kecil Ternyata Tak 100 Persen Salah
"Ya saya parkir di Telkom saja, banyak juga yang parkir di sana. Gara-gara parkir doang saya jadi telat nih," keluh Rahmat.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melarang seluruh PNS di lingkungan DKI Jakarta memarkir kendaraannya di tempat parkir Gedung DPRD DKI Jakarta. Sebab, semenjak subsidi parkir di Lapangan Parkir IRTI dicabut, banyak PNS beralih memarkir kendaraan di gedung DPRD DKI Jakarta.
"Tidak bisa parkir di IRTI dengan subsidi bukan berarti parkir di DPRD itu parkir untuk anggota dewan, untuk pegawai dewan," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).
Berita Terkait
-
Muncul Penolakan, PKS akan Rayu Fraksi DPRD Soal Kandidat Cawagub DKI
-
Fantastis, Gaji Juru Parkir Pesawat Ternyata Segini
-
DPRD Minta Anies Naikkan Tarif Parkir Khusus untuk PNS
-
Harusnya Disetop, PNS di Jakarta Ternyata Masih Dapat Subsidi Uang Parkir
-
Gagal Jadi Panutan PNS, DPRD DKI: Gubernur Sekarang Suka ke Luar Negeri
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan
-
7 Fakta Bencana Tanah Bergerak di Tegal, 804 Warga Mengungsi
-
Pakar Teknik Ingatkan Program Gentengisasi Prabowo Tak Bisa Dipukul Rata
-
Pemanasan Global Ubah Cara Atmosfer Mengurai Gas Rumah Kaca: Apa Dampaknya?
-
Respons Kritik soal Pengangkatan jadi Hakim MK, Adies Kadir: Bisa Tanya ke DPR
-
Lantai Dapur Ambrol ke Sungai, Warga Kutawaringin Ditemukan Tak Bernyawa Usai 4 Hari Pencarian
-
Ramai BPJS PBI Nonaktif, Menkes Sebut Solusi Masih Dibahas Pemerintah
-
Eddy Soeparno: Kalau Ditanya Hari Ini, Saya Dukung Pak Zulhas Dampingi Pak Prabowo di 2029
-
Dugaan Kekerasan Mahasiswa UNISA Yogyakarta Resmi Dilaporkan ke Polresta Sleman