Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan membangun komunikasi intensif dengan para fraksi DPRD untuk menghentikan penolakan atas kandidat calon wakil gubernur dari partainya.
"Kami meyakini ketika ada komunikasi intensif dengan beberapa fraksi DPRD DKI Jakarta, pemahaman makin bagus, mengenal lebih baik lagi para kandidat yang ada, sehingga semoga saja penilaian-penilaian positif yang muncul," kata Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo di Kantor DPW PKS DKI, Jakarta, Rabu (9/1/2019) malam.
Sebelumnya memang di DPRD sendiri ada beberapa fraksi yang menolak tiga nama calon wakil gubernur yang diajukan PKS, yakni PKB dan Hanura.
Menyikapi hal tersebut, Syakir memakluminya karena disebutkannya sebagian anggota dewan di Kebon Sirih belum kenal dengan para kandidat.
"Kami memaklumi mungkin bisa jadi belum kenal karena ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Insyaallah memang kami mengagendakan tiga kandidat itu akan disilaturahimkan ke DPRD bersilaturahim dengan berbagai fraksi," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Meski belum menyebut kapan pastinya ketiga nama cawagub tersebut akan bersilaturahim dengan DPRD, Syakir mengatakan Senin (14/1) pekan depan kemungkinan besar akan mulai dijalankan.
PKS dan Gerindra menyepakati tiga nama calon wakil gubernur DKI pengganti Sandiaga Uno yang maju dalam Pilpres 2019 mendampingi Prabowo Subianto.
Ketiga nama calon tersebut adalah mantan Wakil Wali kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.
Bahkan PKS dan Gerindra menyepakati proses calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno selesai di tingkat partai pada Januari 2019.
Baca Juga: Pengamat: Perilaku Andi Arief Bisa Jadi Bumerang Bagi Demokrat
Prosesnya, pada tanggal 14 Januari 2019 akan ada rapat koordinasi panelis dengan pimpinan partai dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditargetkan sebelum tanggal 25 Januari dua nama yang terpilih bisa disampaikan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dilanjutkan dengan proses selanjutnya di DPRD.
Berita Terkait
-
28 Januari, PKS dan Gerindra Sepakat Kirim Nama 2 Cawagub ke Anies
-
PKS dan Gerindra Sepakati Jadwal Fit and Proper Test Wagub DKI
-
PSI Tuding Kubu Prabowo Cuci Tangan Soal Tersangka Hoaks Surat Suara
-
Disebut Kelemahan Jokowi, Prabowo Diminta Bahas Lapas di Debat Perdana
-
PKS Nilai Ada Sisi Gelap Penegakan Hukum Era Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO