Suara.com - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak berani membongkar kasus penculikan aktivis 1998. Natalius Pigai menduga Jokowi tidak berani membokar penculikan kasus tersebut lantaran banyak terduga pelaku pelanggaran HAM di sekitarnya.
Kecurigaan Pigai semakin kuat setelah menyebut Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto selalu siap apabila dibutuhkan untuk membongkar kasus pelanggaran HAM 1998.
"Jangan-jangan peristiwa 98 juga yang melakukan itu ada di dalam lingkaran Jokowi, kan dari awal kita udah bilang, proses dong, wong Prabowo juga udah siap kok, dia gentlemen kok. Tapi kenapa Jokowi tidak mau proses selama lima tahun," kata Pigai dalam diskusi bertajuk 'Masa Depan Indonesia Pasca Jokowi' di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).
Pigai menyebut penyelesaiaan penculikan aktivis 1998 harus dilakukan. Mengingat nama Prabowo seringkali disebut sebagai salah satu yang menculik aktivis prodemokrasi pada saat itu.
Menurut Pigai, janji penuntasan pelanggaran HAM tertuang dalam cita-cita Nawacita Jokowi. Namun, Pigai menyebut kalau selama ini Jokowi malah diam seribu bahasa.
"Karena apa? Orang-orang yang melingkari Jokowi orang-orang yang patut diduga bertanggung jawab terhadap peristiwa kejahatan-kejahatan masa lalu tidak hanya kejahatan di sini tapi kejahatan di tempat lain termasuk kejahatan di Papua," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Gerindra Tak Masalah Kubu Jokowi Akan Tampilkan Parodi Pidato Prabowo
-
Memulai Bisnis Tidak Gampang, Ini Lima Tips Jokowi untuk Pemula
-
Menhan: Saya Pilih Jokowi, Kalau Tidak Tembak Mati Saja
-
Pigai Sebut Wiranto yang Harus Bertanggung Jawab Kasus Pelanggaran HAM 1998
-
Debat Capres, Prabowo-Sandi Siapkan 'Senjata' Khusus Lawan Jokowi-Maruf
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO